BERITA

PSI Ancam Golput dalam Pemilihan Wagub DKI, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta – Fraksi PSI DPRD DKI mendorong dilakukannya uji publik atau fit and proper test bagi calon wakil gubernur (Wagub) DKI. Bahkan, PSI sesumbar akan golput jika uji publik tidak dilakukan dalam pemilihan wagub.

Ketua fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan, saat ini proses pemilihan harus dibicarakan matang-matang. Ia menilai masyarakat perlu tahu kompetensi yang dimiliki oleh kandidat Cawagub.

“Kami sepakat untuk ngomongin proses dulu. Kalau prosesnya terbuka ya kami tidak dari awal. Ada kemungkinan kami tidak menggunakan hak suara kami,” kata Idris di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/1).

Ia menambahkan, pelaksanaan fit and proper test ini baiknya dilakukan sebelum rapat paripurna pemilihan. Jika dilakukan saat bertepatan dengan pemilihan, kata dia, maka setiap fraksi tidak punya waktu untuk mendiskusikan hasil fit and proper test.

“Harus ada proses, harus ada jeda waktu, jadi penting tuh, krusial. Kalau ditanya bagaimana sikap kami dan usulan kami, kami ingin pemilihan terbuka ini prosesnya terjadi sebelum paripurna pemilihan,” ujar dia.

Selain itu, para anggota dewan bisa juga meminta pendapat dari masyarakat terkait calon yang ada. Bahkan pilihan dari tiap konstituen juga bisa jadi pertimbangan.

“Intinya masyarakat tau oh iya kami nonton juga nih, kemampuannya kayaknya bagus, akhirnya dia kaya SMS kami pilih ini, pilih ini, gitu. Itukan proses yang sebenarnya membangun partisipasi dari masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, dua kandidat Cawagub DKI Jakarta telah resmi ditentukan, yakni Riza Patria dan Nurmansyah Lubis. Dalam prosesnya, keduanya ternyata tak perlu mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

Ketua DPD Gerindra, M Taufik menilai kedua kandidat itu sudah layak menggantikan Sandiaga Uno. Karena itu tidak perlu lagi menguji kemampuan kandidat ini.

Recent Posts

Tersisa Lima Hari Kerja, 98,86 Persen Kuota Haji Reguler Sudah Terisi

MONITOR, Jakarta - Tahap II pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M…

19 menit yang lalu

OPM Bunuh Warga Sipil, Aksi Biadab, Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM Berat

MONITOR, Jakarta - Menyikapi pemberitaan yang beredar terkait aksi keji gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM)…

6 jam yang lalu

Puan Soroti Anak Jadi Korban Kejahatan Siber, Literasi Digital Harus Jadi Gerakan Nasional

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ancaman kejahatan siber yang bisa menjerat…

13 jam yang lalu

DPR: Dokter PPDS Pelaku Pemerkosaan Biadab, Harus Dihukum Seberat-beratnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…

15 jam yang lalu

Terima Masukan Koalisi Sipil Soal RKUHAP, DPR Dinilai Komitmen Libatkan Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…

15 jam yang lalu

DPR Minta RSHS Di-banned Buntut Kasus Kekerasan Seksual Dokter, Ini Bukan Hanya Ulah Oknum!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…

16 jam yang lalu