MEGAPOLITAN

Tingkat Kemiskinan di Depok Turun, Wakil Wali Kota Apresiasi Kerja Semua Pihak

MONITOR, Depok – Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan bahwa Kota Depok menjadi daerah paling rendah tingkat kemiskinannya dibanding 27 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat (Jabar), bahkan nomor tiga terendah dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Menurutnya, pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kota Depok di angka 2,07 persen dari target 2,18 persen.

Pradi Supriatna mengatakan, pada tingkat kemiskinan ada penurunan yang berhasil dicapai dari yang sebelumnya di tahun 2018 sebesar 2,14 persen. Penurunan tersebut, jelas Pradi, melihat dari tingkat kemiskinan di tahun 2017 sebesar 2,34 persen, dan tahun 2016 tingkat kemiskinan Depok masih di angka 2,34 persen.

“Alhamdulillah, tingkat kemiskinan Kota Depok tahun 2019 turun sekitar 0,07 persen dari tahun 2018. Ini merupakan kerja kita semua. Berangkat dari proses perencanaan pembangunan yang kita lakukan kemudian diimplementasikan oleh seluruh stakeholder,” kata Pradi yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Depok seusai membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Depok Tahun 2021 di Aula Bappeda Gedung Dibaleka 1 Lantai 3, Kamis (30/01).

Dia menyebutkan, ada sejumlah indikator yang memengaruhi persentase kemiskinan Kota Depok jadi yang terendah. Antara lain peran pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyumbang fundamental ekonomi Depok, sehingga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi warga menjadi tinggi.

Selain itu, jelas dia, banyak program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Yaitu pemberian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembiayaan kesehatan dan pendidikan, Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS).

Kemudian, program penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH), Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), maupun program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

“Dukungan pemerintah juga memberi pelatihan ke warga. UMKM di Kota Depok juga berkembang pesat, hingga aneka ragam budaya dan kuliner mempunyai nilai sosial dan ekonomi,” katanya.

Recent Posts

Pemerintah Gelontorkan Rp 18,9 T untuk Pemda, Komisi II DPR Dorong Evaluasi Instrumen TKD di 2027

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin mendukung langkah Pemerintah Pusat yang menggelontorkan…

6 jam yang lalu

Jasa Marga Integrasikan Perangkat WIM, RFID Reader dan ANPR ke Sistem BLUe Kemenhub untuk Dukung Zero ODOL 2027

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkuat komitmennya untuk menghadirkan jalan tol yang lancar,…

16 jam yang lalu

Kemnaker: 46.160 Peserta Mulai Ikuti MagangHub Angkatan II Batch 1

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memulai Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Lulusan Perguruan Tinggi…

17 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan OJK Sepakat Akselerasi Pembiayaan dan Perluasan Pasar UMKM

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK)…

17 jam yang lalu

DPR Dorong Maksimalkan Penggunaan Teknologi untuk Padamkan Kebakaran di Kawasan Bromo

MONITOR, Jakarta - Anggota Komis IV DPR RI, Daniel Johan menyesalkan terjadinya kebakaran hebat di…

20 jam yang lalu

Sidak Kemenhaj Jakarta Timur, Wamenhaj Dahnil Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Penyimpangan Haji

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak…

1 hari yang lalu