Pengawasan Industri Keuangan Gagal, Pengamat: OJK Perlu Lakukan Reformasi Internal

MONITOR, Jakarta – Peneliti INDEF, Bhima Yudhistira menilai bahwa terdapat permasalahan ketidakcakapan kepemimpinan, sehingga OJK berkinerja buruk dan cenderung merusak iklim industri keuangan nasional. 

Bahkan, tidak sedikit dari sejumlah kalangan yang mendesak agar Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi diri dan mundur dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban moril ke publik.

Hal itu terkait munculnya sejumlah kasus gagal bayar yang terjadi di industri keuangan Indonesia, salah satunya yang dialami dan muncul kepermukaan, yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Jadi secara gentle, sebaiknya kalau di negara lain ini sudah mundur,” kata Bhima, di Jakarta, dimuat, Rabu (29/1).

Komisioner OJK, sambung Bhima tengah mengalami disorientasi dan kebingungan di dalam pengawasan industri keuangan. Satu diantaranya, dalam hal pengumuman pertumbuhan kredit yang dinilai hal tersebut merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI).

“Kenapa? karena BI punya kepentingan penurunan suku bunga acuan yang menstimulus pertumbuhan kredit. Jadi kalau pertumbuhan kredit tidak tercapai bisa salahkan BI, nah tapi ini OJK yang lebih di depan untuk mengumumkan pertumbuhan kredit yang masih terjaga dan sebagainya,” papar dia.

Tidak hanya itu, dalam hal pengawasan OJK juga dinilai sama sekali tidak memiliki kesigapan, sampai-sampai indikasi dampak sistemik dari kasus gagal bayar asuransi yang harusnya terdeteksi oleh OJK sejak dini. 
Akan tetapi, imbuh dia, dalam faktanya, hal itu malah dideteksi oleh lembaga penegak hukum setelah pengusutan dugaan tindak pidana.
Oleh karenanya, Bhima menegaskan sudah seharusnya dilakukan reformasi secara besar-besaran di OJK.

“Dewan Komisioner OJK sebenarnya sudah dituntut untuk mundur karena dianggap gagal menyelesaikan kasus-kasus yang hari ini makin menumpuk tanpa adanya kejelasan khususnya bagi nasabah yang menjadi korban,” pungkasnya.