Waketum Partai Gerindra Fadli Zon
MONITOR, Jakarta – Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menyesalkan lambannya sikap pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan mengantisipasi penyebaran wabah virus Corona. Fadli mengatakan, hingga tanggal 29 Januari 2020, pemerintah belum menyusun satupun kebijakan yang bersifat menentukan terkait persoalan tersebut.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti sikap pemerintah yang belum memberikan travel warning bagi WNI yang ingin bepergian ke Cina. Menurut Fadli, peringatan hanya diberikan khusus bagi mereka yang hendak mengunjungi Provinsi Hubei saja, terutama kota Wuhan.
Padahal, kata dia, beberapa negara tetangga sudah mulai terpapar virus mematikan itu.
“Sudah ada enam negara tetangga kita sudah terpapar kasus Corona, yaitu Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura dan Australia. Kebijakan di saar “complex emergency” memerlukan kecepatan dan ketepatan termasuk koordinasi antar sektor,” kata Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/1).
Waketum DPP Gerindra ini menambahkan, sejak pekan lalu virus Corona telah menyebar ke 30 dari 31 provinsi di Cina. Ia pun mendesak pemerintah agar lebih responsif dan sensitif mengantisipasi berbagai kemungkinan.
“Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan apapun untuk membatasi mobilitas warga negara Cina ke Indonesia. Kasus infeksi Corona yang ditemukan di sejumlah negara ASEAN lain, juga Australia, semua merujuk pada turis asal Cina,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan pelanggaran impor sebanyak 99.972 kg ikan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberi dua pesan khusus kepada para civitas academica…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah resmi menutup pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)…
MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Program Sekolah Rakyat (SR) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, merespons tegas penetapan mantan…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama mengawal pemulihan layanan…