Caplok Tanah Palestina, DPR Minta Kemlu Tolak Peta Buatan AS-Israel

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mendesak Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengagendakan sidang darurat.

Hal itu menyikapi Peta Jalan damai Israel-Palestina usulan Presiden AS Donald Trump yang dimana sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB tugas Dewan Keamanan adalah Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

“Apa yang terjadi di Kawasan Timur Tengah khususnya Palestina dimana Amerika dan Israel dalam membuat peta sepihak jalan damai yang berbau konspirasi dua orang yang bermasalah di negerinya masing-masing itu perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB,” kata Kharis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/1).

“Karena dapat mengancam perdamaian internasional,” tambahnya.

Legislator Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini berpandangan, apa yang dilakukan oleh Trump yang kini terancam pemakzulan dan Netanyahu yang terjerat kasus korupsi, serta penyalahgunaan wewenang yang didakwakan kepadanya di pengadilan Israel jelas sebagai upaya konspirasi kotor yang membahayakan perdamaian dunia.

“Peta buatan AS dan Israel ini jelas menjadi ketegangan baru bagi keamanan kawasan, Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu, dan wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini,” terang Kharis.

Oleh karena itu, Kharis mengingatkan agar Indonesia yang terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk segera mengoptimalkan posisinya tersebut.

Sebab, setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan.

“Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika seperti status Jerussalem yang dijadikan Ibukota sepihak oleh Israel,” ucapnya.

“Pemukiman illegal di Tepi Barat yang mencaplok tanah Palestina dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sangat jelas sekali ini menjadi peta yang merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak itu,” pungkas Kharis.