Presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (dok: Merdeka)
MONITOR, Jakarta – Kasus skandal Jiwasraya rupanya mengusik mantan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terlebih, kasus yang membelit perusahaan asuransi plat merah ini disebut-sebut sudah terjadi di jaman pemerintahan SBY.
SBY mengaku dirinya diam. Akan tetapi, berlarutnya skandal kasus ini membuatnya angkat bicara dan mendesak agar Negara melakukan pembersihan total ke sejumlah BUMN.
“Dengan terjadinya krisis besar di Jiwasraya ini, ditambah informasi yang dapat dipercaya bahwa sejumlah BUMN yang lain juga mengalami permasalahan yang relatif serius, Asabri misalnya, saatnya negara melakukan koreksi besar. Melakukan perbaikan total, atau bahkan bersih-bersih,” ujar SBY, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (27/1).
Pucuk pimpinan tertinggi partai Demokrat ini tak menyangka, total kerugian akibat skandal kasus Jiwasraya ini mencapai puluhan triliun. Menurutnya, kebobrokan ini terjadi akibar kesalahan yang sistemik, terstruktur dan masif dilakukan.
“Kalau secara kumulatif kerugian negara mencapai jumlah puluhan triliun, sebenarnya itu sudah tergolong krisis besar. Sangat bisa bersifat sistemik, terstruktur dan masif,” sebut dia.
Selain meminta Negara melakukan bersih-bersih BUMN, SBY juga meminta sejumlah kalangan agar tidak mempolitisir skandal kasus yang dialami Jiwasraya.
“Setuju, jangan terlalu dipolitisasi. Sejumlah kalangan mengatakan janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju. Meskipun, bagaimanapun tak mungkin hal begini akan terbebas sama sekali dari perbincangan politik,” tandasnya.
MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei kembali menjadi momentum reflektif bagi…
MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…