PARLEMEN

Tunjang Ekspor, Bamsoet Dorong PTA Indonesia-Tunisia Segera Ditandatangani

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia – Tunisia yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan, bisa segera menemukan titik temu.

Sehingga, sambung dia, MoU dapat segera ditandatangani di awal tahun 2020 ini.

“Melalui PTA, Indonesia dan Tunisia akan saling memberikan prioritas dan kemudahan pajak bagi barang-barang produksi kedua negara. Sehingga, bisa meningkatkan neraca perdagangan dan volume ekspor,” kata Bamsoet usai menerima Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, H.E. Mr. Riadh Dridi, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/20).

“Apalagi neraca perdagangan kedua negara selama ini selalu surplus untuk Indonesia mencapai USD 22,42 juta. Dari total sekitar USD 87,96 juta, ekspor Indonesia ke Tunisia mencapai USD 55,19 juta dan impor dari Tunisia sebesar USD 32,77 juta,” tambahnya.

Masih dikatakan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, potensi ekspor Indonesia sangat besar untuk dikembangkan lebih jauh.

Antara lain, kata dia, produk CPO dan turunannya, palm, benang, kakao, kopi, serta rempah-rempah seperti pala, lada, dan cengkeh. Sementara posisi Tunisia juga sangat strategis sebagai pintu masuk produk Indonesia ke berbagai wilayah Mediterania dan Uni Eropa.

Oleh karena itu, melalui perjanjian Free Trade Agreement yang ditandatangani antara Tunisia dengan Uni Eropa pada 2008, membuat tarif bea masuk barang dari Tunisia ke Eropa menjadi 0 persen. Hal tersebut membuat 75 persen pasar ekspor Tunisia membanjiri Uni Eropa.

“Kita bisa memanfaatkan berbagai peluang tersebut, agar produk Indonesia yang sulit masuk ke Uni Eropa bisa mampir terlebih dahulu ke Tunisia. Terpenting kedua negara sama-sama diuntungkan, sama-sama mendatangkan devisa,” papar politikus Golkar tersebut.

Masih dikatakan Bamsoet, MoU bisa memberikan peluang kepada Tunisia untuk aktif terlibat dalam berbagai investasi di Indonesia.

“Khususnya, di tujuh sektor prioritas seperti infrastruktur, manufaktur, kelautan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri digital,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemenag Atur Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan Keagamaan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengatur penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan untuk menciptakan ruang…

11 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Kapasitas UMKM Aceh Terdampak Bencana di Takengon

MONITOR, Takengon — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat pemulihan usaha masyarakat terdampak…

1 hari yang lalu

Keselamatan Jemaah Umrah Harus Diutamakan di Tengah Konflik Arab Saudi-Houthi

MONITOR, Jakarta - Komnas Haji dan Umrah meminta keselamatan jemaah menjadi prioritas utama di tengah…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Landing Page UMKM Sumatera Bangkit untuk Pemilik Usaha Terdampak Bencana

MONITOR, Pidie, Aceh – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama TikTok Shop by…

1 hari yang lalu

Pemupukan Berimbang dengan Pureplant Dongkrak Panen Padi hingga 10 Ton per Hektare

MONITOR, Bantul - Produksi padi pada demplot seluas 5 hektare yang dikembangkan Kelompok Tani Lestari…

1 hari yang lalu

Ketiban Berkah, Kisah UMKM Lokal yang Meraup Rezeki di Gelaran MTQ Nasional 2026 di Semarang

MONITOR, Semarang - Gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang tidak…

1 hari yang lalu