MONITOR, Depok – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok akan mengelar pelatihan keterampilan kerja. Hal ini, sebagai upaya menekan angka pengangguran. Pelatihan akan dilaksanakan pada Maret hingga September 2020.
“Untuk membekali para pencari kerja (Pencaker) agar siap terjun ke dunia kerja, kami mengadakan beberapa pelatihan. Saat ini pendaftaran sudah dibuka, hingga kuota terpenuhi. Pelatihan ini tidak dipungut biaya alias gratis,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Manto Jorghi Kamis (23/1)
Pelatihan yang diadakan, kata Manto, terdiri dari beberapa jenis. Diantaranya, pelatihan perbengkelan sepeda motor, tata boga, tata rias kecantikan, service AC dan pelatihan komputer.
“Beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu peserta wajib ber-KTP DEPOK, usia 18 hingga 40 tahun. Khusus untuk usia di atas 40 tahun bisa mengikuti pelatihan ini dengan menyertakan surat PHK dari perusahaan. Kemudian, belum bekerja atau menganggur dan tidak sedang sekolah atau menempuh pendidikan,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Manto, peserta yang mendaftar akan diseleksi. Untuk peserta yang lolos mendapat sejumlah fasilitas yaitu transportasi, makan, pakaian kerja, bahan praktek, Alat Tulis Kantor (ATK), materi pelatihan dan sertifikat pelatihan.
“Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi Disnaker di Kantor Wali Kota Depok, Gedung Dibaleka II lantai 8. Atau bisa hubungi langsung ke nomor 0812 8134 5994 (Whatsapp). Jam operasional Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 wib,” katanya.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…