MONITOR, Jakarta – Pimpinan Komisi Yudisial (KY) RI menyambangi kantor Kementrian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (20/1). Rombongan yang terdiri dari Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua KY Maradaman Harahap dan Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat, ini melakukan audiensi dengan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa.
Pada kesempatan itu, Jaja mengungkapkan bahwa pemantauan persidangan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam hal pengawasan Kode Etik Hakim dinilai penting, karena masyarakat banyak yang memohonkan pemantauan persidangan di tahun-tahun sebelumnya.
“Salah satu kegiatan yang banyak dibutuhkan masyarakat adalah pemantauan persidangan yang selalu ada saja ditiap bulannya, pada kasus-kasus yg terjadi di Aceh dan Palembang baru-baru ini misalnya,” ujar Jaja saat audiensi.
Disamping itu, Jaja mengatakan meski daya serap Komisi Yudisial terbilang tinggi dalam beberapa tahun ke belakang, misalnya saja di tahun 2019 sebesar 99.2%, namun di tahun 2020 KY kerap mengalami pemotongan yang terbilang besar.
Menurutnya hal ini akan mengganggu program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2020.
“Di tahun 2020 Komisi Yudisial ada penambahan kegiatan juga penambahan pegawai, dengan adanya pemotongan ini tentu akan mengganggu jalannya program kegiatan, padahal kita juga sudah diskusikan dengan stakeholder terkait masalah ini,” terangnya.
