MEGAPOLITAN

DPRD Depok: Sanksi Pemilik Mobil Tanpa Garasi Harus Ada Zonasinya

MONITOR, Depok – Wakil Ketua DPRD Depok dari partai Gerindra, Yeti Wulandari mengatakan, sanksi denda Rp 2 juta bagi pemilik kendaraan yang tak memiliki garasi tidak dapat diterapkan ke semua wilayah di Kota Depok.

Menurut Yeti, penerapan sanksi denda soal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan terkait kepemilikan garasi bagi pemilik mobil harus menerapkan sistem zonasi.

“Intinya denda tidak bisa dilakukan di seluruh kota depok harus ada sistem zonasi. Saya liat kalau dari Perwal secara teknis harusnya perlu dibuat zonasi,” kata Yeti kepada wartawan, Selasa (14/01/2020).

Yeti menyebutkan, belum adanya fasilitas umum yang layak bagi masyarakat dan hilangnya lahan parkir di perumahan yang diambil Pemkot Depok untuk lahan terbuka hijau, menjadi permasalahan tersendiri.

“Kalau wilayah perumahan tadinya lahan parkir mereka diserahkan ke pemkot untuk dibangun taman ini juga harus di pertimbangkan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, wilayah yang tepat untuk diterapkan pemilik kendaraan yang tidak memilili garasi yaitu pemukiman yang berada di jalan umum yang dapat mengakibatkan kemacetan sehingga menggangu masyarakat umum.

“Kalaupun memang ada pemukiman di jalan umum yang tidak punya garasi ini membuat kemacetan itu baru bisa diterapkan. Jangan dipukul rata,” katanya.

Recent Posts

Menteri Maman Dorong Industri Waralaba Turut Majukan UMKM dan Tingkatkan Rasio Wirausaha

MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong industri waralaba…

42 menit yang lalu

Himbau Jemaah Waspadai Cuaca Panas, BP Haji: Jaga Kesehatan Jelang Puncak Haji

MONITOR, Jakarta - Memasuki gelombang kedua Fase kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, Wakil…

2 jam yang lalu

Kementerian UMKM Jalankan Dua Mandat Utama Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

MONITOR, Depok - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang fokus menjalankan dua mandat…

2 jam yang lalu

Gebrakan Menteri Imipas soal Makanan Napi; Hapus Monopoli, Gencarkan Ketahanan Pangan Lapas

MONITOR, Jakarta - Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membuat gebrakan terkait pengadaan makan…

7 jam yang lalu

Manggarai Bersholawat; Strategi Pendekatan Humanis Cegah Tawuran di Jakarta

MONITOR, Jakarta - Upaya Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam mengurai dan menyelesaikan masalah tawuran di…

8 jam yang lalu

Wisuda UPH 2025, 1.921 Lulusan Diutus Jadi Pemimpin Integritas dan Berdampak

MONITOR, Tangerang - Universitas Pelita Harapan (UPH) menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan generasi unggul dan siap…

12 jam yang lalu