MONITOR, Jakarta – Wacana pembentukan pansus banjir terus bergulir. Bahkan enam fraksi di DPRD DKI sudah menyatakan sepakat pansus banjir dijalankan.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta M Taufik secara tegas justru tak setuju adanya pansus banjir.
Menurut Taufik, pembentukan pansus banjir terkesan berlebihan karena seolah mencari kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Terlalu lebay lah, sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pascabanjir,” kata Taufik.
Lebih lanjut Taufik mengatakan, penyebab banjir di Jakarta saat itu sudah jelas yakni curah hujan yang tinggi dan debit air yang besar. Maka, menurutnya tidak perlu dicari penyebabnya.
DPRD, kata dia, hanya perlu mengadakan pertemuan yang menghadirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk membicarakan masalah penanggulangan banjir.
“Ngapain pansus lama-lama. DPRD mengambil inisiatif pertemuan. Kemudian banjir itu kan ada 2, kiriman dan ada banjir lokal. Duduk bareng dan soal normalisasi naturalisasi yang dipertentangkan cara mana daerah yang bisa dinormalisasi dan dinaturalisasi,” ujar Taufik.
Dengan adanya pertemuan bersama Kementerian PUPR dan kepala-kepala daerah tersebut maka bisa diketahui tugas masing-masing daerah soal penanganan banjir.
“Kalau air dari hulu ya dibuat ada waduk atau bendungan. Lalu kan pelaksanaan butuh anggaran, itulah DPRD menyepakati anggaran. Misalnya bikin waduk di hulu, kita mensubsidi dong, karena itu kepentingan kita itu loh,” terang dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, mengatakan saat ini ada sekitar enam fraksi yang sudah sepakat untuk menjalankan pansus.
“Fraksi Golkar, PSI, PAN, Demokrat, PDIP, NasDem. Sementara PKB, PKS dan Gerindra belum bersikap,” tutur Baco.
Baco pun mengakui kalau Wakil Ketua DPRD DKI menolak pembentukan pansus banjir.
