MONITOR, Jakarta – Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) akan menggelar aksi unjuk rasa (Unras), di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (6/1).
Kordinator Lapangan (Korlap) AMDN, Jamil Resa mengatakan bahwa aksi yang akan digelar bukan yang pertama kali terkait dengan dugaan kecurangan dalam pelaksaan beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri (BPP-DN) Tahun 2019.
“Aksi Unras dipicu atas banyaknya temuan kecurangan yang dilakukan oleh baik dari universitas penyelenggara BPP-DN 2019 maupun oleh pihak Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti dalam seleksi penerimaan beasiswa yang mengakibatkan ratusan calon doktor yang notabenenya adalah seorang dosen, terancam putus studi,” kata Jamil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/1).
Dikatakan dia, sampai saat ini, belum ada titik temu dan solusi atas nasib dosen yang berstatus mahasiswa doktor untuk kelanjutan studinya. Akibatnya, sambung dia, tidak sedikit mahasiswa doktor berstatus dosen tersebut mengalami tekanan hidup karena tidak dapat melakukan pembayaran biaya kuliah dan terancam putus studi sebagai calon doktor.
“Karena itu, AMDN kembali akan menggelar unjuk rasa diikuti ratusan Mahasiswa Doktor Se Nusantara pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 di depan Pintu Gerbang Kemendikbud RI, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta,” tegasnya.
Dalam kesempatannya itu, ia meminta agar Presiden Jokowi untuk mendesak pertanggungjawaban secara penuh pihak Kemenristekdikti (sekarang Kemendikbud) untuk mencari solusi atas kelanjutan studi dosen yang sedang menempuh jenjang studi doktoral akibat sengakrut beasiswa BPP- DN tahun 2019.
“Mendesak Menteri Nadiem Makarim untuk membongkar dugaan adanya mafia pendidikan dalam pengelolaan beasiswa BPP-DN,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Jemaah haji Indonesia akan mulai berangkat ke Arab Saudi pada 12 Mei…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan…
MONITOR, Jakarta - Sebanyak 437 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi diberangkatkan hari ini,…
MONITOR, Jakarta - Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan…
MONITOR, Jakarta - Sebanyak 437 petugas haji Indonesia dalam hitungan jam akan segera diberangkatkan ke…
MONITOR, Jakarta - Layanan pelatihan regular atau tatap muka yang diselenggarakan Kementerian Agama melalui Pusdiklat…