Jakarta Banjir, Gerindra dan PDIP Seteru soal Anies

Ketua Fraksi PDIP Jakarta Gembong Warsono (kiri) dan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M. taufik (kanan)

MONITOR, Jakarta – Fenomena banjir di wilayah Jakarta mencuri perhatian banyak kalangan, tak terkecuali para politisi penghuni DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, curah hujan yang mengguyur Ibukota awal tahun ini sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ihwal banjir Jakarta pun menjadi obrolkan sengit di kalangan anggota DPRD DKI Jakarta. Misalnya Gerindra sebagai partai pengusung Anies Baswedan di Pilgub 2017 lalu dengan sang oposisi PDI Perjuangan. Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M. Taufik, tak terima jika persoalan banjir Jakarta sepenuhnya disalahkan kepada Anies Baswedan.

“Kok salahin gubernur sih. Siapa yang bisa bendung air kali meluap,” ujar Taufik kepada MONITOR, Rabu (1/1).

Penyataan Taufik tersebut merespon tudingan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sebelumnya, yang menyebut Anies tak becus benahi persoalan banjir sebagaimana janjinya saat kampanye.

Sebagai partai pengusung, Taufik pun membela Anies. Ia meminta para pengkritik Anies harusnya lebih cerdas, sebab hujan yang turun terus menerus menyebabkan debit air di Katulampa di Bogor akan meluap.

“Kecuali yang tidak tau data, itu nyalahin gubernur. Kalau bagi saya mending kita urusin warga yang terkena banjir daripada saling menyalahkan,” tandas Taufik.

Sementara itu, Gembong Warsono mengkritik bahwa banjir yang terjadi di Jakarta membuktikan bahwa Anies tidak bisa merealisasikan janji kampanyenya. Bahkan dengan entengnya, ia menyebut Anies omong doang alias omdo.

“Saat Pilkada Anies selalu bilang kalau dirinya akan menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Namun pada kenyataannya sudah dua tahun memimpin Jakarta, Ibukota masih banjir. Berarti Anies hanya omong doang (omdo) bisa mengatasi banjir,” tukas Gembong.

Gembong pun menyarankan agar Anies lebih serius dalam mengatasi persoalan banjir tidak hanya sebatas pandai berkata-kata.

“Saya kira Anies harus berani dalam melakukan tindakan. Ketika memang harus ada pengusuran di wilayah bantaran kali untuk mengatasi banjir, ya lakukan. Jangan lantas dibiarkan dengan beralih pada program naturalisasi,” pungkasnya.