BUMN

Pertamina Akan Maksimalkan Digitalisasi SPBU Tahun 2020

Penandatanganan SK Penugasan dan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tahun 2020 di Aula Gedung BPH Migas, Jakarta, Senin (30/12/2019).

MONITOR, Jakarta – Untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan BBM bersubsidi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengimbau Pertamina segera melakukan digitalisasi nozzle SPBU.

Hal ini diungkapkannya dalam acara Penandatanganan SK Penugasan dan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tahun 2020 di Aula Gedung BPH Migas, Jakarta, Senin (30/12/2019).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, agar tepat sasaran dan volume, akan diberlakukan digitalisasi nozzle pada 5.518 SPBU. Hingga 27 Desember 2019, telah terealisasi sebanyak 2.740 SPBU, dengan 2.552 SPBU yang telah tersedia perangkat EDC (Electronic Data Capture).

Dari jumlah tersebut sudah 601 SPBU yang melaksanakan pencatatan transaksi terkait nomor polisi kendaraan.

“Kita manfaatkan teknologi untuk sistem pengawasan yang berbasis elektronik melalui digitalisasi nozzle SPBU. Kini sudah setengah berjalan, harapannya 2020 akan terealisasi semuanya,” ujar Arifin Tasrif.

Hal senada ditegaskan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa. Ia berharap komitmen Pertamina pada program digitalisasi yang ditargetkan pada Juni 2020 sudah selesai. BPH Migas meminta agar sisa target tersebut dilaksanakan tepat waktu.

“Kami harap Pertamina dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian pada digitalisasi nozzle SPBU dengan metode pencatatan nomor polisi kendaraan. Nantinya, apabila dilakukan pembatasan pembelian solar/premium harian maka pembelian tersebut otomatis tercatat di seluruh SPBU sehingga jika terjadi pembelian di atas batas maksimum, kendaraan tidak bisa dilayani karena sistem nozzle otomatis terkunci,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memastikan pihaknya mendukung penuh program ini dan berupaya mempercepat identifikasi nomor polisi konsumen.

“Kami melakukan integrasi digitalisasi mulai dari TBBM hingga ke SPBU. Sebanyak 2.600 SPBU sudah terkonek di masing-masing nozzle. Dari situ kita tahu informasi berapa banyak membeli BBM dan berapa nomor polisi mobilnya. Kita juga akan bekerja sama dengan Samsat sehingga terkoneksi juga ke Samsat. Kami memberikan Rp 5 per liter sebagai insentif bagi SPBU yang bisa mencatat nomor polisi konsumen untuk membantu kami mempercepat program digitalisasi. Ini sudah dimulai sejak launching B30,” tutupnya.