POLITIK

Kritisi Demokrasi Indonesia, Fadli Zon Minta Jokowi Benahi Sistem yang Porak Poranda

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon prihatin melihat demokrasi Indonesia yang semakin defisit. Ia berharap pemerintah tak tinggal diam melihat kondisi ini.

“Melihat demokrasi kita yang semakin defisit, pemerintah tentu tak bisa tinggal diam,” ujar Fadli Zon, dalam keterangannya, Sabtu (28/12).

Ketua BKSAP DPR ini mendesak, Presiden Jokowi bertanggungjawab untuk membenahi carut marut kualitas demokrasi saat ini.

“Di periode keduanya, kita berharap Presiden Jokowi bertanggung jawab untuk membenahi kualitas demokrasi kita yang porak poranda dalam lima tahun kepemimpinannya,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengatakan dirinya tak ingin melihat pemerintahan Jokowi meninggalkan warisan demokrasi yang kacau. Fadli Zon berharap besar, masalah ini bisa dibenahi dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

“Kita tak ingin Presiden Jokowi
meninggalkan legacy yang buruk. Dan ini harus dibuktikan lima tahun ke depan. Kecuali jika pemerintah memang hendak meneruskan keterpurukan demokrasi ini,” pungkasnya.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

2 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

3 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

5 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

5 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

5 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

17 jam yang lalu