UMKM

LPDB Siapkan 100 Miliar untuk Dukung Program OPOP

MONITOR, Jakarta – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo mengatakan pihaknya siap mendukung pengembangan program One Pesantren One Product (OPOP) di Tanah Air melalui pinjaman/pembiayaan dana bergulir. Bahkan alokasi dana bergulir yang disiapkan mencapai Rp 100 miliar.

“Jatim, Jateng, dan Jabar sudah mengembangan OPOP. Sekarang produk unggulannya apa di pesantren itu yang didorong supaya bisa berkembang dan sejajar dengan pelaku usaha lain,” kata Braman dalam acara FGD dengan tema “Inovasi Pondok Pesantren Menuju Era Revolusi Industri 4.0” di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Diketahui program OPOP bertujuan untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, masyarakat dan Pondok Pesantren itu sendiri, agar mampu mandiri secara ekonomi, sosial dan juga untuk memacu pengembangan skill, teknologi produksi, distribusi, pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis.

“Oleh karena itu, FGD ini bagus, karena bagaimana menciptakan transformasi yang dulu image ponpes itu hanya menciptakan santri-santri yang ahli di bidang agama, tapi sekarang sudah berbeda. Selain alumni pesantren bisa menjadi guru atau ustadz mereka juga harus dibekali dengan ilmu ekonomi,” ujar Braman.

Braman mengatakan tidak serta merta semua koperasi pondok pesantren (Kopontren) bisa mendapatkan akses pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

Salah satu Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Koperasi dan UKM ini tetap memberlakukan syarat dan ketentuan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan di kemudian hari.

“Iya dana bergulir diarahkan ke sana. Nanti tentunya kelembagaannya akan dievaluasi, koperasinya harus 2 tahun, kemampuannya berapa, repayment capacity per bulannya berapa, kan harus dihitung. Ini harus disentuh dengan pembiayaan LPDB, sehingga target dari kami untuk pondok pesantren Rp 100 miliar,” papar Braman.

Menurut Braman, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, Kopontren harus diarahkan untuk melakukan modernisasi dengan teknologi tinggi.

Modernisasi koperasi ini diperlukan agar pelayanan menjadi efisien dan lebih cepat. Braman mencontohkan dua Kopontren Jawa Barat yang sudah menggunakan teknologi, yakni Kopontren Fat-Hiyyah, dan Kopontren Al-Ittifaq.

Kopontren Fat-Hiyyah memiliki program warung UKM bagi anggotanya berupa aplikasi Qini Mobile.

Kegunaan aplikasi ini antara lain cek saldo, transfer antar anggota, Payment Point Online Bank yang berfungsi untuk membayar berbagai tagihan.

Sedangkan Kopontren Al-Ittifaq menerapkan teknologi green house di sektor pertanian, sekaligus menjadi target OPOP.

“Kita tidak bisa sendiri dalam rangka mengembangkan usaha koperasi pondok pesantren, tapi sudah kita siapkan program rebranding koperasi di 2020 bagaimana membangun kelembagaan koperasi. Dari sisi penguatan akses pembiayaan, LPDB punya tugas ke sana,” tandasnya.

Recent Posts

Baleg DPR Targetkan RUU PPRT Rampung demi Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gatina mengusulkan hak perlindungan…

2 jam yang lalu

Gandeng Menkeu, Menag Pastikan Dana Umat Dikelola Profesional

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini…

10 jam yang lalu

Tak Ada Pilihan Lain, Indonesia Harus Menjadi Pengendali Harga Nikel Dunia

MONITOR, Jakarta - Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi penentu harga nikel dunia dan meraup…

12 jam yang lalu

Kelola Dana Umat, Menhaj Irfan Yusuf: Haji 2026 Harus Bersih!

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penguatan…

13 jam yang lalu

Bantu Korban Bencana Sumut, Kemenag Beri Rp50 Juta per Masjid dan Musala

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menyalurkan bantuan kepada lembaga keagamaan…

15 jam yang lalu

DPR Pertanyakan Nasib Perpusnas Usai Anggaran 2026 Dipangkas Drastis

MONITOR, Jakarta - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional…

16 jam yang lalu