Muhammadiyah Desak Pemerintah Tiongkok Setop Pelanggaran HAM ke Etnis Uighur

MONITOR, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah belakangan menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal, surat kabar harian di New York, yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Tiongkok terhadap PP. Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia  sebagai upaya mempengaruhi sikap politik organisasi ini atas permasalahan HAM di Xinjiang.

Melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti, Muhammadiyah menyebut tudingan tersebut tidak berdasar dan telah merusak nama baik organisasi rintisan Ahmad Dahlan itu.

“Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah,” demikian kutipan surat resmi yang dikeluarkan Muhammadiyah, baru-baru ini.

Lebih lanjut disebutkan, apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, Muhammadiyah juga mendesak kepada Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan Masyakarat Uyghur.

“Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uyghur atas dalih apapun. Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah Uyghur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uyghur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas,” desak PP Muhammadiyah dalam surat tersebut.

Selain itu, ormas Islam pimpinan Haedar Nashir ini mendesak kepada Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM atas Masyarakat Uyghur, Rohingnya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.