MONITOR, Jakarta – Wacana kebijakan ekspor benih lobster menuai pro kontra di kalangan anggota dewan penghuni kompleks Parlemen Senayan. Beberapa mendukung kebijakan tersebut, sementara lainnya ada yang menolak dan meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo untuk mengkaji kembali.
Seperti anggota DPR RI Rahmad Handoyo, yang menyarankan Menteri KKP untuk mempertimbangkan kembali dan mengkajinya secara mendalam. Ia khawatir kedepannya memiliki imbas untuk kepentingan di sektor ekonomi lainnya.
“Wacana itu mohon dipertimbangkan kembali. Saya sangat khawatir, wacana yang sudah menuai kontroversi ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk kepentingan para rente,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya, Rabu (18/12).
Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, saat ekspor benih lobster ditutup, maka penyelundupan baby lobster marak. Sehingga apabila kedepannya kebijakan ekspor dibolehkan, maka akan semakin banyak kasus penyelundupan benih lobster.
“Lah, ekspor ditutup saja penyelundupan masih banyak. Apalagi kalau keran ekspor sampai dibuka,” terang Rahmad.
Rahmad meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan membatalkan niat untuk membuka keran ekspor benih lobster. Ia menegaskan, penutupan keran impor juga harus dibarengi dengan upaya penegakan hukum.
“Saatnya mengedepankan penegakan hukum. Para penyelundup benih lobster harus dikejar dan diberikan sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang mengkaji kemungkinan membuka keran ekspor benih lobster. Alasan yang dikemukan Menteri KKP Edhy Prabowo, adalah potensi pasar ekspor benih lobster itu sangat besar.
