MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menduga bahwa bibit perpecahan yang terjadi di internal partainya sejak Desember 2018 lalu, tidak terlepas dari campur tangan Wiranto maupun Subagyo HS yang kini duduk di dewan pertimbangan Hanura.
Hal itu disampaikan Inas menyikapi surat yang dikeluarkan Dewan Pembina Partai Hanura yang meminta agar Oesman Sapta Oedang (OSO) untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum, lantaran gagal membawa Hanura di Pileg 2019 dan melanggar pakta integritas.
“Justru dengan adanya surat dari Wiranto dan Subagyo HS yang meminta agar OSO mengundurkan diri tersebut menimbulkan dugaan, apakah makar yang terjadi pada bulan Desember 2018 yang lalu merupakan agenda mereka dengan tujuan untuk mengambil alih Hanura secara inkonstitusional,” kata Inas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (14/12).
Ia pun mengatakan bahwa kini kader Hanura paham Ikhwal adanya upaya penggembosan partai secara terus menerus bertujuan negatif. Celakanya, sambung dia, hal itu justru diduga dilakukan oleh Wiranto dan Subagyo HS yang manuver dua mantan jenderal itu dianggap bermotif politik pragmatis.
“Akhirnya para kader Hanura menjadi paham bahwa ternyata ada konspirasi yang sengaja membuat Hanura terpecah belah agar gagal lolos parliamentary threshold dengan tujuan mengambil alih Hanura dengan cara-cara yang tidak jantan,” beber mantan wakil ketua Komisi VI DPR RI itu.
Dalam kesempatannya itu, Inas juga menegaskan bahwa tidak ada pakta integritas yang dibuat dan ditandatangani OSO sebagai ketua umum. Sebagaimana, imbuh dia, definisi pakta integritas itu adalah janji untuk bersunggguh-sungguh menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan patuh kepada peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Apakah ada pakta integritas yang dibuat oleh bang OSO yang sesuai dengan definisi pakta integritas tersebut di atas? Ternyata tidak ada samasekali!,” tegas dia.
“Sedangkan surat yang dibuat oleh Wiranto CS lalu ditandatangani oleh Bang OSO bukanlah pakta integritas, melainkan komitmen yang point demi point-nya saling berkaitan, dimana jika salah satu point tidak terpenuhi, maka bukan berarti gagal melaksanakan komitmen,” pungkasnya.
