BUMN

Anak Cucu Perusahaan akan Ditata, Ini Tanggapan Garuda Indonesia

MONITOR, Jakarta – Maskapai penerbangan nasional PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara akan mendukung sepenuhnya Keputusan Menteri BUMN terkait Penataan Anak dan Cucu Perusahaan sesuai Keputusan Menteri BUMN.

Sesuai Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang “Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara“ yang ditetapkan tanggal 12 Desember 2019 lalu.

Saat ini PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki 7 (tujuh) anak perusahaan dan 19 (Sembilan belas) cucu perusahaan dengan berbagai bidang usaha seperti Low Cost Carrier, Ground Handling, Inflight Catering, Maintenance Facility, Jasa Teknologi Informasi, Jasa Reservasi, Perhotelan, Transportasi Darat, E-commerce & Market Place,  Jasa Expedisi Cargo, Tour & Travel.

Plt. Direktur Utama Fuad Rizal menyampaikan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. bersama Dewan Komisaris akan melakukan review serta evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan Anak & Cucu Perusahaan tersebut dan akan lebih memfokuskan bisnis anak usaha yang  menunjang bisnis utama yaitu penerbangan.

Lebih jauh Fuad menyampaikan komitmen bahwa saat ini pihaknya telah menghentikan pengembangan dan meninjau ulang pendirian anak atau cucu perusahaan yang baru, yang tidak sesuai dengan core bisnis penerbangan.

Recent Posts

Indonesia Salurkan Lebih 211 Ribu Pouch Olahan Daging Dam Haji ke Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Sejarah baru tercipta dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Untuk kali pertama, Indonesia secara…

53 menit yang lalu

Pimpinan Majelis, Mahkamah dan Sejumlah Pengurus DPP-DPW Minta Mardiono Tak Maju Caketum PPP

MONITOR, Cirebon - Pimpinan Majelis, Mahkamah dan sejumlah organisatoris DPP hingga DPW Partai Persatuan Pembangunan…

5 jam yang lalu

Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Lima Menteri Dicopot

MONITOR, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini, Senin (8/9/2025). Sejumlah…

7 jam yang lalu

DPR Pertanyakan Syarat Etika dalam Seleksi Calon Hakim Agung MA

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mempertanyakan kurangnya persyaratan etika dalam proses…

8 jam yang lalu

KKP Buka Program MT CPNS dan Luncurkan Corpu untuk Transformasi Pembelajaran ASN

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka Program Management Trainee (MT) CPNS Formasi Tahun…

11 jam yang lalu

DPR Dorong Perhatian Khusus Pemerintah Kembangkan Ekonomi Madura

MONITOR, Jakarta - Kawasan Kepulauan Madura yang bergabung dengan pengelolaan provinsi Jawa Timur sampai saat…

13 jam yang lalu