MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mempertanyakan sikap tegas Presiden Jokowi atas kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim Ikhwal ‘Merdeka Belajar’.
Sebab, sambung Fahri, diawal pengumuman kabinet Indonesia maju, presiden secara tegas mengatakan bahwa tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden.
“Bagaimana presiden yang sama mengambil dua keputusan yang berbeda? Katanya nggak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden. Nah presiden kan sama?” kata Fahri saat dihubungi wartawan, Jumat (13/12).
Dikatakan dia, metode dalam mengubah kebijakan negara itu tidak bisa seperti metode ‘sopir bajai’ yang bisa memutar arah seenaknya. Mengubah kebijakan itu, sambung Fahri, lebih mirip seperti metode pindah rel pada kereta api, dimana yang harus disiapkan adalah aturannya dulu.
“Rel adalah aturan. Perubahan aturan harus disampaikan kepada publik….gitu! Metode kereta api itu sebetulnya mengikuti logika ruang publik bahwa aturan lebih penting dari pejabat. Pejabatnya boleh berganti tapi aturannya tetap,” paparnya.
“Tapi di sektor pendidikan sering betul terjadi ‘ganti menteri ganti kebijakan’. Dan orang-orang, termasuk Pak JK (Jusuf Kalla), tak paham,”ujar mantan wakil ketua DPR RI itu.
Lantas, Fahri mengingatkan kembali bahwa sejak awal menteri pendidikan baru dilantik, dirinya hanya punya satu nasehat, yakni fokus pada aplikasi jangan ubah konsep. Sebab itu, dia membayangkan sebelumnya menteri pendidikan itu orang dari sektor pendidikan.
“Konsep sih sudah ok, tapi aplikasi dan implementasi butuh dukungan teknologi. Ini tantangannya,” kata Fahri.
“Saya membayangkan waktu itu dengan anggaran pendidikan terbesar Rp 508 triliun, Mendikbud akan mengembangkan aplikasi dan implementasi pendidikan yang massif. Bahkan lebih dari itu, dengan dana yang cukup negara akan modernisasi pendidikan sampai kampung-kampung,” pungkasnya.
