PERTANIAN

Populasi Sapi Indukan Bantuan Kementan Tahun 2018 Meningkat 5 Persen

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memberikan penjelasan terkait pemberitaan media asing, soal banyaknya sapi bantuan pemerintah tahun 2018 yang mati dan malnutrisi.

“Tidak benar kalau dikatakan banyak mati. Semua dalam kondisi baik. Data kita malah populasi meningkat 5% dari populasi awal. Ada kelahiran 130 ekor,” jelas Sugiono, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH di Kementan, Selasa (10/12).

Sugiono menyampaikan sapi indukan Brahman Cross bantuan Pemerintah sebanyak 2.652 ekor disebar di 15 provinsi pada tahun 2018, dan telah berkembangbiak dengan baik. Menurutnya saat ini populasinya mencapai 2.782 ekor.

Lebih lanjut Sugiono merinci pertumbuhan terjadi di semua provinsi penerima bantuan kecuali Provinsi Kepulauan Riau. Propinsi Bengkulu mencatat penambahan jumlah hingga 21% dari 95 ekor (115 ekor), Sumatera Barat meningkat 20% dari jumlah awal 110 ekor, dan saat ini di Propinsi Riau sebesar 50 ekor.

Sementara di Provinsi Kepulauan Riau, Sugiono menyampaikan bahwa memang ada pengurangan jumlah sapi indukan bantuan Pemerintah sebanyak 16 ekor dari jumlah awal 150 ekor. Hal ini terjadi antara bulan Januari-Juni 2019, dan disebabkan oleh kemarau yang panjang.

“Secara umum di 130 kelompok ternak dan 12 UPTD pada15 provinsi dalam kondisi baik. Memang ada yang body condition score (BCS) rendah, namun itu dibawah 2 persen,” tambahnya.

Pemerintah menjaga dan mengawasi pertumbuhan sapi bibit ini, bahkan tim investigasi diturunkan bila ada kematian. Ditjen PKH bersama dinas memanfaatan limbah pertanian yang ada di wilayah distribusi, penanaman hijauan pakan ternak, dan pemberian pakan yang baik pada sapi indukan ini.

“Pembinaan dan pendampingan khusus pemerintah pusat, daerah, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) bekerjasama dengan pihak Australia untuk memastikan kondisi sapi bantuan tetap dalam kondisi baik,” pungkas Sugiono.

Recent Posts

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

16 menit yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

58 menit yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

2 jam yang lalu

Realisasi BOS Pesantren 2025 Capai Rp 196,8 Miliar

MONITOR, Jakarta - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren tahun ini…

3 jam yang lalu

Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel

MONITOR, Jakarta - Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI)…

11 jam yang lalu

Bela Rakyat, DPR Akan Fasilitasi Penyelesaian Polemik Tutupnya Pusat Kebugaran yang Rugikan 1.000 Konsumen

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti polemik penutupan seluruh…

12 jam yang lalu