MEGAPOLITAN

DPRD DKI Tolak Pembangunan Boarding School Rp 100 M

MONITOR, Jakarta – Karena perencanaan yang belum matang, usulan anggaran pembangunan sekolah boarding school atau sekolah asrama Rp 100 miliar ditolak anggota DPRD DKI.

Menariknya, anggaran ini ada sebelum disetujui ketika rapat pembahasan di komisi E. Namun, ketika masuk dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) usulan anggaran ini malah di coret.

Dalam rapat Banggar yang digelar di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/11). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyinggung bahwa membangun boarding school jangan dilakukan tiba-tiba.

“Boarding school itu syaratnya pertama buat anak miskin bukan kaya, baru abis itu pinter, kalau orang-orang enggak pinter masuk boarding school bakal 50 sekolah bakal ditutup, kami minta tiga tahun lalu dinas pendidikan enggak pernah nunjukin, tiba-tiba sekarang bangun gedungnya dulu katanya,” ungkap Taufik dalam rapat.

Taufik pun meminta agar dilakukan pengkajian kembali dan mengajak Disdik DKI untuk menyepakati penundaan pembangunan boarding school hingga tahun 2021.

“Kalau sudah benar nanti 2021 mau dibikin wilayah satu, kita dorong mau bangun gedung, ini saya ingatkan jangan cuma bangun gedung sekolah, bapak sepakatinlah ini ditunda dua tahun,” lanjutnya.

Senada dengan Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga meminta Disdik DKI untuk meyakini DPRD baik dari segi rencana, baik dari segi kurikulum, dan lainnya terkait urgensi pembangunan boarding school.

“Saya minta tolong itu dikaji dulu. Kita punya duit banyak, tapi kalau cuma pasang sarana sana sini itu (enggak bisa),” tutur Pras.

Prasetio yang memimpin jalannya rapat akhirnya memutuskan untuk mencoret anggaran tersebut dengan mengetuk palu.

“Oke terima kasih saya putuskan untuk di drop dulu ya,” tutupnya.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Disdik DPRD DKI Jakarta Syaefuloh menyetujui saran anggota dewan.

Rencananya kata dia, SMK 74 akan mulai beroperasi pada Juli 2021, di mana pembangunan boarding school tersebut diharapkan selesai pada 20 desember 2020.

“Selanjutnya terkait kurikulum kemudian pengadaan pratek, kami akan susun peralatannya. Terima kasih atas masukan dewan, kami akan susun untuk pengadaan di 2021 bulan Februari, Maret, saya pikir masih ada satu tahun kedepan untuk memastikan kembali kurikulum, kemudian peralatan dan alat-alat praktek untuk siswa siswi SMK 74,”pungkasnya.

Recent Posts

Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran BKKBN Kantongi Rp 2026 3,63 Triliun

MONITOR, Jakarta - Komisi IX DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan…

3 jam yang lalu

Kemenperin Pacu IKM Hilirisasi Kemenyan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus memperkuat program hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai…

4 jam yang lalu

Kemenag Punya DJPH, Apa Perannya dalam Program MBG?

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memiliki satuan kerja setingkat eselon II yang mengurus jaminan produk…

6 jam yang lalu

Sinergi PT JGP, Warga, dan Polres Pasuruan; Dari Ngopi Hingga Kerja Bakti

MONITOR, Pasuruan - PT Jasamarga Gempol Pasuruan (PT JGP) terus berkomitmen memperkuat hubungan dengan masyarakat…

6 jam yang lalu

DPR Minta Proyek Tanggul Beton di Cilincing Transparan dan Rakyat Dilibatkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyoroti proyek pembangunan tanggul beton…

7 jam yang lalu

Soroti Dugaan Penyelundupan Senjata OPM dari Australia, DPR Minta Polri Lebih Proaktif

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti adanya…

8 jam yang lalu