MEGAPOLITAN

DPRD DKI Tolak Pembangunan Boarding School Rp 100 M

MONITOR, Jakarta – Karena perencanaan yang belum matang, usulan anggaran pembangunan sekolah boarding school atau sekolah asrama Rp 100 miliar ditolak anggota DPRD DKI.

Menariknya, anggaran ini ada sebelum disetujui ketika rapat pembahasan di komisi E. Namun, ketika masuk dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) usulan anggaran ini malah di coret.

Dalam rapat Banggar yang digelar di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/11). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyinggung bahwa membangun boarding school jangan dilakukan tiba-tiba.

“Boarding school itu syaratnya pertama buat anak miskin bukan kaya, baru abis itu pinter, kalau orang-orang enggak pinter masuk boarding school bakal 50 sekolah bakal ditutup, kami minta tiga tahun lalu dinas pendidikan enggak pernah nunjukin, tiba-tiba sekarang bangun gedungnya dulu katanya,” ungkap Taufik dalam rapat.

Taufik pun meminta agar dilakukan pengkajian kembali dan mengajak Disdik DKI untuk menyepakati penundaan pembangunan boarding school hingga tahun 2021.

“Kalau sudah benar nanti 2021 mau dibikin wilayah satu, kita dorong mau bangun gedung, ini saya ingatkan jangan cuma bangun gedung sekolah, bapak sepakatinlah ini ditunda dua tahun,” lanjutnya.

Senada dengan Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga meminta Disdik DKI untuk meyakini DPRD baik dari segi rencana, baik dari segi kurikulum, dan lainnya terkait urgensi pembangunan boarding school.

“Saya minta tolong itu dikaji dulu. Kita punya duit banyak, tapi kalau cuma pasang sarana sana sini itu (enggak bisa),” tutur Pras.

Prasetio yang memimpin jalannya rapat akhirnya memutuskan untuk mencoret anggaran tersebut dengan mengetuk palu.

“Oke terima kasih saya putuskan untuk di drop dulu ya,” tutupnya.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Disdik DPRD DKI Jakarta Syaefuloh menyetujui saran anggota dewan.

Rencananya kata dia, SMK 74 akan mulai beroperasi pada Juli 2021, di mana pembangunan boarding school tersebut diharapkan selesai pada 20 desember 2020.

“Selanjutnya terkait kurikulum kemudian pengadaan pratek, kami akan susun peralatannya. Terima kasih atas masukan dewan, kami akan susun untuk pengadaan di 2021 bulan Februari, Maret, saya pikir masih ada satu tahun kedepan untuk memastikan kembali kurikulum, kemudian peralatan dan alat-alat praktek untuk siswa siswi SMK 74,”pungkasnya.

Recent Posts

Puan Sambut Baik TNI Bantu Polri Tertibkan Ormas Nakal, Selama Sinergi Itu Bisa Dilakukan Bersama

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI)…

1 jam yang lalu

Kata Puan Soal Polemik Usul Gelar Pahlawan Bagi Soeharto

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal polemik usulan gelar pahlawan nasional…

1 jam yang lalu

DPR Minta Penanganan Kasus Tewasnya Mahasiswa Argo Ericho Bebas dari Intervensi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti kasus meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum…

1 jam yang lalu

Kementerian UMKM Kembangkan Ekosistem Pasar Tradisional Melalui Digitalisasi Berbasis AI

MONITOR, Jakarta - Kementerian UMKM bekerja sama dengan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) dan platform…

3 jam yang lalu

Ekonomi Kurban 2025 Turun Menjadi 27,1 Triliun, Bahkan Lebih Rendah dari Masa Pandemi

MONITOR, Jakarta - Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluance Studies (IDEAS) melakukan kajian terkait…

4 jam yang lalu

Fraksi Sampaikan Pandangan Atas KEM-PPKF, Puan Tegaskan DPR Akan Pastikan RAPBN 2026 Jawab Kebutuhan Rakyat

MONITOR, Jakarta - DPR RI hari ini menggelar Rapat Paripurna yang salah satu agendanya adalah…

7 jam yang lalu