Didapuk jadi Bos PLN, Komisi VII Beri Tiga Catatan untuk Rudiantara

MONITOR, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Kerja, Rudiantara, didapuk menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero). Kabar penunjukan ini pun ditanggapi sejumlah kalangan, salah satunya anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo.

Secara pribadi, Sartono menyebut dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, penunjukan Rudiantara adalah kewenangan dari RUPS.

“Tentu itu adalah kewenangan dari RUPS, kepada beliau tentu kita berharap ada semangat baru dan harapan baru,” kata Sartono, di Jakarta, Selasa (9/12).

Kendati demikian, Legislator dari Fraksi Demokrat ini mengatakan ada tiga hal penting yang harus menjadi catatan bagi Rudiantara dalam memimpin perusahaan milik negara tersebut.

“Pertama, soal adanya ketidakseimbangan antara penyediaan listrik dengan kebutuhan listrik. Dirut PLN baru harus punya langkah yang lebih Jitu dalam mewujudkan hal tersebut,” ujar politikus asal Pacitan, Jawa Timur, ini.

Kedua, masalah dihadapi PLN adalah soal pendapatan PLN yang selalu minus sehingga selalu disubsidi pemerintah. “Yang paling harus segera disiapkan adalah bagaimana ketahanan keuangan PLN, lebih lagi persiapan menyambut serapan dri 35.000 MW, sebagaimana target Pembangunan Pembangkit listrik oleh Pemerintah,” ucapnya.

Terakhir, yakni perlu ada keseriusan dibarengi dengan keberpihakan kepada energi terbarukan, disektor pembangkit. Agar kebutuhan listrik nasional lebih merata.

“Yakinin saja semakin murah harga tarif listrik maka akan semakin mendorong laju investasi dan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Rudiantara menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero). Staf khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga membenarkan kabar tersebut. Rudiantara akan mengisi posisi direktur utama yang ditinggalkan oleh Sofyan Basir.

“Yap Pak Erick juga sudah sampaikan. Pak Rudi yang terbaik,” kata Arya di Jakarta, Senin (9/12).

Sebagai informasi, posisi direktur utama PLN saat ini memang kosong. Tugas utama direktur utama perusahaan setrum negara tersebut saat ini dipegang oleh pelaksana tugas.

Kekosongan terjadi setelah Sofyan Basir ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pembangunan PLTU Riau -1.

Sebelum dipastikan menjadi direktur utama PLN, Rudiantara merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika. Posisi menteri dipegangnya pada masa Kabinet Kerja. Rudiantara juga pernah menjabat sebagai wakil direktur utama PLN.