POLITIK

Ace Hasan Tak Setuju Materi Khilafah Dihapus dari Pelajaran Islam

MONITOR, Jakarta – Kebijakan Kementerian Agama untuk menghapus materi pelajaran khilafah hingga jihad dalam kurikulum nasional menuai tanggapan dari banyak kalangan, salah satunya Politisi Golkar TB Ace Hasan Syadzily.

Pria asal Pandeglang, Banten, ini mengaku tidak setuju jika pemerintah menghapus materi tersebut dan menghilangkannya sebagai fakta sejarah.

“Terus terang, saya sangat tidak setuju konten itu kita hapus dalam pelajaran agama kita,” kata Ace Hasan, dalam keterangannya, Senin (9/12).

Ia menjelaskan, Khilafah adalah produk sejarah dari khazanah Islam tentang fiqih siyasi. Secara fiqih siyasi, kata dia, khilafah merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam.

“Kita tidak boleh menghapus fakta sejarah itu,” tegasnya.

Lebih jauh Ace mengatakan, para anak didik juga perlu dibekali pengetahuan tentang bagaimana sejarah kekhalifahan Ustmaniyah, kekhalifahan Abbasiyah hingga kekhalifahan Turki Utsmani yang terakhir di Turki.

“Ini fakta sejarah yang harus tetap disampaikan kepada peserta didik dan menjadi bagian dari sejarah Islam,” terangnya.

Ace pun menuturkan, seharusnya kemampuan para pendidik lebih diutamakan untuk menjelaskan tentang konsep kenapa Indonesia menerapkan sistem kenegaraan seperti saat ini, dimana Pancasila dan NKRI sebagai pilihan yang tepat dan keharusan bangsa Indonesia untuk mengedepankan moderasi beragama.

“Jadi bukan dengan menghapus materinya tapi mendeskripsikan argumen sejarah, filosofi dan implementasi keharusan kita menerapkan konsep negara bangsa NKRI saat ini,” tandasnya.

Recent Posts

DPR Semprot BP BUMN Karena Nasib 1.225 Eks Karyawan Merpati Masih Terkatung-katung

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris geram kepada pihak BP…

9 jam yang lalu

Hadapi Lonjakan Harga Plastik, Puan Dorong Penggunaan Kemasan Alternatif dari Bahan Organik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik dapat menjadi momentum…

9 jam yang lalu

Waka Komisi X DPR Dorong Sanksi dengan UU TPKS di Kasus FH UI: Jangan Normalisasi Kekerasan Seksual!

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak pihak Universitas…

9 jam yang lalu

Marak Kasus Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan, Legislator Desak Evaluasi Total Tradisi dan Edukasi UU TPKS

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual di…

9 jam yang lalu

Fitur CCTV Travoy Diakses 3,59 Juta Kali Selama Periode Mudik-Balik Lebaran 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat tingginya antusiasme pengguna yang mengoptimalisasi fitur…

10 jam yang lalu

Inabuyer B2B2G Expo 2026 Perkuat Peran UMKM dalam Rantai Pasok Program Prioritas Nasional

MONITOR, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Lembaga Kebijakan…

11 jam yang lalu