MONITOR, Jakarta – Kebijakan Kementerian Agama untuk menghapus materi pelajaran khilafah hingga jihad dalam kurikulum nasional menuai tanggapan dari banyak kalangan, salah satunya Politisi Golkar TB Ace Hasan Syadzily.
Pria asal Pandeglang, Banten, ini mengaku tidak setuju jika pemerintah menghapus materi tersebut dan menghilangkannya sebagai fakta sejarah.
“Terus terang, saya sangat tidak setuju konten itu kita hapus dalam pelajaran agama kita,” kata Ace Hasan, dalam keterangannya, Senin (9/12).
Ia menjelaskan, Khilafah adalah produk sejarah dari khazanah Islam tentang fiqih siyasi. Secara fiqih siyasi, kata dia, khilafah merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam.
“Kita tidak boleh menghapus fakta sejarah itu,” tegasnya.
Lebih jauh Ace mengatakan, para anak didik juga perlu dibekali pengetahuan tentang bagaimana sejarah kekhalifahan Ustmaniyah, kekhalifahan Abbasiyah hingga kekhalifahan Turki Utsmani yang terakhir di Turki.
“Ini fakta sejarah yang harus tetap disampaikan kepada peserta didik dan menjadi bagian dari sejarah Islam,” terangnya.
Ace pun menuturkan, seharusnya kemampuan para pendidik lebih diutamakan untuk menjelaskan tentang konsep kenapa Indonesia menerapkan sistem kenegaraan seperti saat ini, dimana Pancasila dan NKRI sebagai pilihan yang tepat dan keharusan bangsa Indonesia untuk mengedepankan moderasi beragama.
“Jadi bukan dengan menghapus materinya tapi mendeskripsikan argumen sejarah, filosofi dan implementasi keharusan kita menerapkan konsep negara bangsa NKRI saat ini,” tandasnya.
