MONITOR, Jakarta – Keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terus disoal oleh DPRD DKI. Bahkan sejumlah fraksi di DPRD sepakat untuk mencoret pengajuan anggaran TGUPP dalam APBD DKI.
Melihat hal ini Gubernur Jakarta pun tak tinggal diam. Anies pun pasang badan untuk TGUPP dengan menyebut keberadaan TGUPP memiliki kinerja yang signifikan, yakni memastikan program daerah mencapai tujuan.
“Kehadiran TGUPP ini untuk memastikan agar kegiatan strategis daerah itu benar-benar terlaksana di level nasional,” ujar Anies.
Menurut Anies, TGUPP berjasa saat penyerapan anggaran berjalan optimal. Ia pun menyebut penyerapan dan hasil kerja DKI, adalah bukti bahwa TGUPP melakukan kegiatan monitoring awal.
“Serapan yang berjalan dengan baik program yang berjalan dengan baik, itu adalah hasil kerja pengawasan internal monitoring program, jadi begitu anda melihat serapan kita terkendali dengan baik, itulah hasil kerja TGUPP,” tegas Anies.
Begitu pula dengan kegiatan di SKPD. Anies menjelaskan bahwa program pengendalian berjalan karena ada tim khusus yang langsung menyampaikan fungsi perpanjangan tangan gubernur secara langsung.
“Jadi kalau Dinas mereka punya programnya, kalau ini adalah pada pengendalian pelaksana program, ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah delivery unit,” tandasnya.
Diketahui, TGUPP berjumlah 67 orang. Adapun gaji anggota TGUPP diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan TGUPP.
Berikut besaran maksimal gaji bulanan anggota TGUPP DKI Jakarta yang selama ini berlaku:
- Ketua TGUPP: Rp 51.570.000
- Ketua Bidang: Rp 41.220.000
- Anggota grade 1: Rp 31.770.000
- Anggota grade 2: Rp 26.550.000
- Anggota grade 2a: Rp 24.930.000
- Anggota grade 2b: Rp 20.835.000
- Anggota grade 3: Rp 15.300.000
- Anggota grade 3a: Rp 13.500.000
- Anggota grade 3b: Rp 9.810.000
- Anggota grade 3c: Rp 8.010.000
