Marwan Cik: Penerimaan Pajak Menjadi Resiko Fiskal Terbesar Pemerintah Saat ini

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menilai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi cenderung pesimis dengan penerimaan pajak tahun 2019 akan sesuai dengan target yang diharapkan.

Hal itu dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada akhir Oktober yang baru mencapai 65,71 persen. “Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Oktober2018, realisasinya telah mencapai 71,7%. Itu artinya sampai dengan akhir tahun2019 realisasi penerimaan pajak akan lebih rendah dari tahun sebelumnya,atauhanya mencapai 89 persen,” kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (4/12).

Bahkan, sambung dia, diperkirakan short fall pajak pada tahun 2019 ini berada dikisaran Rp140 triliun atau yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir ini.
Masih dikatakan dia, dengan tidak tercapainya penerimaan pajak, maka dipastikan defisit APBN akanmelebar dari target 1,87 persen dari PDB, yang diperkirakan hingga 2–2,5% dari PDB.

“Atas realitas tersebut, pemerintah dipastikan akan melakukan penambahan jumlah utangdalam pospembiayaan APBN 2019. Sumberpembiayaan melalui SBN yang ditargetkan sebesar Rp.829triliun, telah terlampaui hingga mencapai Rp.984 triliun,” papar anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung II tersebut.

Sehingga, sambung dia, secara akumulasi sampai dengan Oktober 2019 total utang pemerintah telahmencapai Rp.4.756 triliun dengan komposisi SBN sebesar Rp.3.984 triliun danPinjaman sebesarRp.771 triliun.
“Dari komposisi utang tersebut, yang patutdiwaspadai pemerintah adalah utang SBN Valas yang jumlahnya mencapai Rp.1060triliun atau sekitar 22 persen dari total utang pemerintah.

“Dalam situasi perlambatanekonomi dunia tentunya pemerintah perlu mewaspadai resiko pembalikan modalyang sewaktu-waktu dapat terjadi,”pungkas politikus Demokrat itu.