MONITOR, Makassar – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak tergiur dengan wacana penambahan masa jabatan presiden dalam amendemen UUD 1945.
“Apa yang ditegaskan Bapak Presiden Jokosi diapresiasi PDIP bahwa beliau tidak tergiur oleh mereka yang menawarkan masa jabatan tiga kali,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya usai pembukaan “Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan” di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/12).
Hasto menilai ketegasan dari sikap Presiden Jokowi menolak itu merupakan satu hal yang baik. Bahkan, ia mengklaim bahwa itu adalah langkah Jokowi sudah sangat tepat.
“Sudah sangat jelas, presiden sendiri merasa tertampar karena sebuah gagasan yang bertentangan dengan semangat reformasi,” papar dia.
Masih dikatakan politikus asal Yogyakarta itu, sikap PDI Perjuangan sama dengan Presiden Jokowi, menolak usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Karena sejak awal ketika ada yang mengeluarkan wacana itu, sikap PDIP menolak,” sebutnya.
Menurut Hasto, pembatasan masa jabatan presiden itu diperlukan karena power tends to corrupt. Selain itu, kata Hasto, penambahan masa jabatan mencederai semangat reformasi.
“Sebagaimana menjadi keputusan dan spirit reformasi itu sendiri, harus ada pembatasan jabatan,” ujarnya.
Hasto menilai dua periode sudah memungkinkan bagi seorang presiden untuk melakukan perubahan dan membuat legacy bagi bangsa ini.
“Ya sudah cukup dua periode. Dua periode telah memungkinkan bagi seorang pemimpin membuat _legacy_,” pungkas dia.
