Ketua harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (dok: net)
MONITOR, Jakarta – Pemerintah terlihat tidak kompak dalam mengeluarkan surat izin bagi ormas Front Pembela Islam (FPI). Dimana, Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengeluarkan surat rekomendasi terkait FPI sehingga saat ini kewenangannya ada di Kemendagri.
Sementara pihak Kemendagri menegaskan, perizinan ormas FPI terganjal adanya AD/ART. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pihak Kemendagri memiliki parameter tersendiri dalam menangani perizinan FPI ini.
“Saya menilai menilai Kemendagri pasti memiliki parameter dalam mengeluarkan perpanjangan surat terdaftar organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI),” ujar Dasco Ahmad, dalam keterangannya, (Jumat (29/11).
Politisi Gerindra ini mengatakan, rekomendasi Kemenag sudah terpenuhi sehingga tinggal menanti sikap Kemendagri dengan kajian dan parameternya. Untuk itu, dirinya pun mempersilahkan semua pihak mengambil jalan terbaik untuk kepentingan bangsa.
“Saya enggan menanggapi lebih lanjut apakah Kemendagri lebih baik memperpanjang surat terdaftar FPI atau tidak, karena harus menunggu hasil kajian yang dilakukan Kemendagri,” terang Dasco tegas.
Menurutnya, apabila Kemendagri menilai masih ada yang bermasalah dalam AD/ART FPI lalu dari sisi Kemenag menilai persyaratannya sudah terpenuhi, maka harus disinkronisasikan lalu dikaji oleh Kemendagri.
MONITOR, Surabaya — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan pentingnya pelatihan kerja yang sesuai dengan…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memaknai peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres)…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memverifikasi perusahaan dan instansi pemerintah yang mendaftar sebagai mitra…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan daftar nama jemaah haji reguler yang…
MONITOR, Jakarta - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Komisi…