MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembelaannya terhadap bangsa Palestina. Sebagaimana diakui, Indonesia merupakan bagian masyarakat dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, serta tegaknya hukum internasional.
“Artinya PBB secara jelas berkomitmen membela hak bangsa Palestina untuk mendirikan negara berdaulat, sekaligus menegaskan bahwa pendudukan dan penjajahan Zionis Israel harus dihentikan,” kata Hidayat terkait Hari Solidaritas Palestina Internasional, Jumat (29/11).
Menurut dia, hari solidaritas setiap tahunnya merupakan upaya komunitas internasional, untuk mempertahankan komitmen internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Ia juga mengingatkan, bahwa pembelaan terhadap Palestina juga berhubungan erat dengan amanat konstitusi Indonesia.
Sebagaimana dengan pembukaan UUD NRI 1945 di Alinea Pertama mengamanatkan penghapusan seluruh penjajahan di atas dunia, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Maka komitmen dunia dalam membela Palestina itu pun juga selaras dengan spirit yang terkandung dalam konstitusi kita,” sebut dia.
Hidayat Nur Wahid yang juga merupakan Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan, “Bangsa Palestina telah berjasa mendukung lahirnya Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Sudah sepantasnya negara mencurahkan upaya teroptimalnya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.”
Pria yang akrab disapa HNW pun mengemukakan sekurang-kurangnya tiga alasan bagi Indonesia untuk membela Palestina. (1) Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, (2) kemudian tanggungjawab Indonesia untuk menjalankan amanat konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan, (3) serta hutang budi historis Republik Indonesia terhadap bangsa Palestina.
Berangkat dari berbagai alasan tersebut, HNW juga berpandangan bahwa Indonesia dapat meningkatkan pembelaannya bagi bangsa Palestina dengan melakukan perlawanan serius menghadapi tindakan-tindakan sepihak yang diperbuat oleh entitas Zionis Israel dan sekutu-sekutunya sejak 1948 sampai hari ini, seperti klaim terhadap Yerusalem, Golan, dan Lembah Yordan, pembantaian pada awal bulan November 2019 di Jalur Gaza, serta berlanjutnya pembangunan pemukiman-pemukiman illegal di Tepi Barat.
Lebih jauh lagi, dia menyarankan beberapa opsi kepada pemerintah Indonesia maupun masyarakat pada umumnya dalam rangka membela Palestina.
“Realisasikan kebijakan boikot produk Zionis Israel, sebagaimana Presiden Jokowi telah menyuarakan hal tersebut pada Konferensi OKI 2016. Pemerintah dapat segera merealiasi kebijakan boikot tersebut dengan mengambil contoh gerakan BDS (Boycott, Divest, Sanction) di Eropa dan AS yang cukup efektif dalam menekan Zionis Israel,” pungkasnya.
