MONITOR, Jakarta – Isu mengenai penambahan masa jabatan presiden di tengah wacana amademen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terus menjadi polemik di ruang publik.
Presiden PKS Sohibul Iman misalnya. Ia menegaskan bahwa partainya akan menjaga semangat reformasi dan demokrasi dengan membatasi kekuasaan, bukan sebaliknya.
“PKS berkomitmen untuk menjaga semangat reformasi dan demokrasi dengan membatasi kekuasaan, bukan memperbesar kekuasaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,” kata Sohibul, di Jakarta, Rabu (27/11).
PKS, sambung dia, juga menolak bila ada keinginan mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi ranah politik MPR. Langkah itu, imbuh dia, dinilai bisa membuat mundur demokrasi yang sudah terbangun.
Bila pun harus ada amademen terhadap konstitusi secara terbatas, kata dia harus didasari kehendak rakyat, bukan semata kepentingan elit atau kelompok tertentu.
“Sebagaimana pernah bangsa Indonesia lakukan pada amendemen UUD 1945 I, II, III, dan IV pada periode 1999-2002 pasca-Reformasi 1998,”pungkasnya.
