MONITOR, Jakarta – Polemik kepulangan mantan imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab atau HRS, menuai komentar dari Waketum Gerindra Fadli Zon. Ia menilai sikap pemerintah yang selama ini pasif dalam menangani masalah kepulangan Rizieq harus dikoreksi.
Bahkan ia menilai, sikap yang ditunjukkan pemerintah saat ini seolah memperlihatkan lemahnya kualitas negosiasi dan diplomasi pemerintah sendiri.
“Saya kira, sikap yg ditunjukkan pemerintah terhadap polemik kepulangan HRS, justru mempertontonkan lemahnya kualitas negosiasi dan diplomasi pemerintah dalam memperjuangkan hak warganya,” kata Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11).
Menurutnya, jika pemerintah terus-terusan berlindung di balik alasan anti-intervensi, maka tanggungjawab negara terhadap warganya patut dipertanyakan.
“Bagaimana pemerintahan Jokowi bisa mempertanggungjawabkan model diplomasi perlindungan yang menjadi prioritas politik luar negerinya saat ini?” tanya Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini.
“Saya mendorong agar sikap pemerintah segera dikoreksi. Harus pro aktif dan lebih progresif,” tambahnya tegas.
Fadli pun mendorong agar Negara harus hadir melindungi HRS dan memfasilitasi untuk bisa kembali ke tanah air dgn sehat dan selamat.
“Jangan sampai hak HRS sebagai WNI untuk memperoleh perlindungan negara, diabaikan hanya karena perbedaan sikap dan pilihan politik dengan pemerintahan saat ini,” tandasnya.
