MONITOR, Jakarta – Posisi Kepala Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri hari ini masih kosong sepeninggal Jenderal Pol Idham Azis yang diangkat menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian.
Kosongnya jabatan kabareskrim dalam waktu lama lebih dari 20 hari tentu bukan sesuatu yang baik karena perannya yang strategis dan vital. Adanya pihak-pihak eksternal yang memanfaatkan isu SARA khususnya agama disinyalir menjadi faktor tarik-menarik pengisian jabatan kabareskrim.
Salah satunya, dengan adanya keberatan beberapa pihak terhadap Irjen Pol Sigit Listyo Prabowo yang digadang-gadang sebagai calon kuat Kabareskrim pengganti Idham Azis. Alasan keberatan itu diketahui karena latar belakang agama.
Menanggapi hal tersebut, Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) angkat bicara. MDHW menilai jabatan Kabareskrim adalah jabatan profesional di dalam Kepolisian Republik Indonesia yang terbuka bagi setiap anggota Polri yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan kepangkatan yang berlaku.
“Menjadi atau tidak menjadi pemeluk agama tertentu bukanlah syarat bagi seseorang untuk diangkat sebagai Kabareskrim,” ujar Sekjen MDHW, Hery Haryanto Azumi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/11).
Hery menambahkan selama perjalanan bersama Kepolisian Republik Indonesia dalam berbagai safari silaturrahim ke berbagai pesantren, MDHW dan para ulama merasa sangat nyaman dapat bekerja sama dengan perwira-perwira tinggi polri seperti Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Muhammad Iqbal, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Irjen Pol Agus Andrianto, Irjen Pol. Luki Hermawan dan lain-lain.
“Kami meyakini para perwira polisi tersebut dapat bekerja secara profesional sebagai aparat negara dan sekaligus sebagai warga negara yang saling mengayomi tanpa memandang latar belakang agama dan etnis,” tambahnya.
Para pendiri bangsa, tegas Mantan Ketua Umum PB PMII itu telah menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesepakatan antara berbagai pemeluk agama dan etnis demi mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan beradab. Indonesia adalah rumah bagi pemeluk Islam, Kristiani, Hindu, Budha, Konghucu dan Kepercayaan.
“Oleh karena itu, mempermasalahkan latar belakang agama seseorang sehingga menjadi hambatan bagi orang tersebut untuk mendapatkan amanah jabatan yang bersifat profesional dan publik secara subtansi bertentangan dengan prinsip-prinsip kesepakatan tersebut,” tegas Hery.
Menurut Hery, dirinya mengenal sosok Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo adalah seorang pejabat Polri yang sangat memahami bagaimana adab dan tatakrama menghormati ulama dan pemuka-pemuka agama. “Kami mengapresiasi kedekatan dan kehangatan hubungan Mas Sigit dengan kyai-kyai di Banten yang masih terpelihara bahkan setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai Kapolda Banten. Apresiasi ini bertumbuh justru karena seorang Perwira Katolik dapat diterima di wilayah yang sangat kuat Keislamannya seperti Banten. Ini menunjukkan kematangan dan ketulusannya,” tandasnya.
Hery meyakini bahwa isu agama ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak eksternal untuk melakukan politik adu-domba.
Untuk itu, kepada semua pihak Hery mengajak agar semua elemen bangsa mengakhiri semua jenis stigmatisasi, politisasi, persekusi, dan demonisasi suatu pemeluk agama tertentu untuk mendapatkan jabatan profesional dan publik di Indonesia, tidak hanya di kepolisian tapi juga di semua instansi pemerintahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya meyakini bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu instansi yang matang dalam semangat keberagaman. Kami mendukung agar Kapolri segera melantik Kabareskrim yang baru supaya terjaga kepercayaan publik kepada Kepolisian untuk menyelesaikan berbagai kasus yang memerlukan langkah cepat dan berkeadilan,” pungkasnya.
