MEGAPOLITAN

Jalanan Protokol Kota Tua Semrawut oleh PKL, DPRD DKI Minta Pengawasan Diperketat

MONITOR, Jakarta – Jalanan protokol di sekitar area wisata Kota Tua Jakarta belakangan ini menjadi semrawut oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

Tidak hanya itu tetapi beberapa di antaranya juga berjualan di ruas jalan yang menga akses pejalan kaki menjadi terganggu dan kemacetan terjadi di kawasan tersebut.

Sejatinya, para PKL di sekeliling kawasan Kota Tua tersebut direncanakan selesai ditata pada November 2019 ini. Namun, hingga kini masih belum terlihat proses penataan apapun di kawasan tersebut, malahan para PKL menguasai beberapa lajur jalanan di satu bagian Kota Tua yang sejatinya merupakan jalan untuk kendaraan bermotor.

“Harusnya diawasi dong, kan mereka akan ditata, tapi kalau sudah masuk ke jalanan kan gak boleh,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/11).

Kendati pengawasan tersebut dijalankan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), politisi Partai Gerindra tersebut menekankan adanya kerjasama antar kedinasan yakni Satpol PP dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta sebagai “pemilik kawasan” Kota Tua serta Dinas UMKM.

“PKL kan ada sendiri dinasnya, penertiban ada sendiri dinasnya, kawasan juga. Ya harus ada koordinasi dari mereka. Ditata, karena kan ini untuk pariwisata, justru ini jadi penting. Kalau teratur dan bersih wisatawan juga pasti lebih banyak,” ucap Taufik.

Dari pantauan, di seberang Gedung BNI yang terletak di sebelah akses pintu keluar Stasiun Jakarta Kota, lalu di bagian Jalan Kunir dan sekeliling Kota Tua, terlihat antrean manusia yang menyatu dengan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang trotoar ke arah wisata Kota Tua hingga membuat pemandangan kian semrawut.

Bahkan di Jalan Kunir, pedagang “mengakuisisi” sebagian jalan untuk dijadikan lapak dagangan yang mereka jajakan

Mayoritas PKL menjajakan aneka makanan dan minuman kerap berjualan di ruas jalan. Para pedagang tersebut tak sadar bahwa tindakannya membuat jalanan macet.

Aktivitas jual-beli antara pedagang dan wisatawan kerap mengganggu akses jalan para pejalan kaki yang harus berdesak-desakkan hanya untuk melintas.

Memang tindakan PKL yang berjualan di trotoar sudah menyalahi aturan. Kerasnya hidup di Jakarta membuat mereka terpaksa melanggar aturan demi keberlangsungan hidup.

Seharusnya pemerintah lebih memikirkan nasib para PKL yang mengais rezeki di Kota Tua. Namun menyingkirkan mereka bukan solusi terbaik, tapi membiarkan mereka juga hanya akan menambah semrawut kawasan Kota Tua.

Recent Posts

Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan Delapan Hari Cuti Bersama 2026

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama untuk…

5 jam yang lalu

BKSAP DPR Dorong Indonesia untuk Pimpin Upaya Global Hentikan Genosida di Gaza

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyatakan keprihatinan mendalam…

6 jam yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Usaha Menengah di Jateng untuk Memasuki Pasar Modal

MONITOR, Jawa Tengah - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas peluang bagi para…

6 jam yang lalu

DPR Dorong Penguatan LPSK Lewat RUU PSK, Banyak Kasus Terhambat karena Perlindungan Lemah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan pembahasan Revisi Undang-Undang…

8 jam yang lalu

Kemenperin Kembali Gelar Penghargaan RINTEK 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi penerapan transformasi industri 4.0 di sektor manufaktur agar…

9 jam yang lalu

DPR Minta Kemlu Fasilitasi WNI di Nepal, Tak Boleh Ada Satupun Warga Ditinggalkan dalam Krisis

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan memantau upaya Pemerintah dalam memulangkan…

10 jam yang lalu