Khofifah: Ketahanan Pangan Jatim Mampu Topang 15 Provinsi

MONITOR, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan ketahanan pangan Jatim saat ini dalam posisi sangat baik, bahkan mampu menjadi tulang punggung nasional. Hal tersebut terlihat dari ketersediaan pangan seperti beras, jagung, daging, telur, susu, dan ikan yang berada dalam posisi surplus.

“Seluruh komoditas pangan surplus, hanya kedelai dan bawang putih saja yang mengalami defisit,” kata Khofifah saat Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-39 di Jatim Expo , Surabaya, Selasa (19/11).

Peringatan HPS di Jatim tahun ini mengusung tema “Melalui Inovasi Teknologi Pertanian dan Pangan Kita Wujudkan Nawa Bhakti Satya untuk Jawa Timur Maju Sejahtera”. Pemilihan tema ini didasari semangat mewujudkan kemandirian pangan Jatim sebagai salah satu lumbung pangan nasional melalui berbagai inovasi teknologi

Dipaparkan Khofifah, ketersediaan beras surplus sebesar 3.727.959 ton, jagung surplus 5.885.225 ton, dan gula suplus 862.621 ton. Sedangkan ketersediaan daging surplus 374.389 ton, telur surplus 313.811 ton, susu surplus 453.236 ton, dan ikan surplus 933.402 ton. Khofifah mengungkapkan, berlimpahnya komoditas pangan di Jawa Timur tersebut mampu menopang kebutuhan 15 provinsi.

“Saya yakin dengan kerja keras seluruh pelaku pertanian maka katahanan pangan di Jatim dan Indonesia akan semakin kuat. Sehingga kita dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Terutama dalam pemunuhan komoditas pangan pokok. Provinsi lain yang masih rendah produktivitasnya harus kita topang, bahu membahu dan kerjasama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Menurut Khofifah, konversi lahan produktif pertanian masih menjadi masalah yang menghantui ketahanan pangan di Jatim. Penyusutan ini ditengarai dipicu oleh pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah sentra produksi pertanian. Selain itu, regenarasi petani dimana minat generasi muda di sektor pertanian terus menurun. Dan, perubahan pola konsumsi masyarakat akibat meningkatnya standar hidup.

“Tantangan ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan dan butuh komitmen politik yang kuat. Tidak hanya di level pusat, namun juga provinsi hingga bupati/walikota. Saya berharap perguruan tinggi pun terus berupaya melakukan riset dan pengembangan guna meningkatkan kualitas dan produktifitas komoditas pangan,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Khofifah, untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen Pemprov Jatim mendorong konsep industrialisasi hasil pertanian dengan rumus petik, olah, kemas, dan jual. Harapannya, nilai ekonomis produk pertanian tersebut dapat semakin meningkat sehingga mampu mendongkrak pendapatan petani.

“Selama ini kan sering polanya petik dan jual. Nah, kita dorong agar mereka (petani-red) mengolah dan mengemasnya terlebih dahulu sebelum akhirnya dijual. Cara ini memang butuh waktu, tapi hasilnya tentu jauh lebih besar. Proses pengentasan kemiskinan pun akan jauh lebih cepat,” imbuhnya.

Terkait pemasaran, dengan masuknya Indonesia ke era industri 4.0 hal tersebut menurutnya tidak perlu terlalu dirisaukan. Mengingat, keberadaan e-commerce yang terus tumbuh dan bertambah mampu menjadi etalase pemasaran yang efektif. Menurutnya, kunci utama pemasaran online ada di proses pengolahan dan pengemasan yang selama ini terlewat.

Akan Ubah Nomenlatur Dinas Pertanian dan Kedaulatan Pangan Jawa Timur

Memasuki industri 4.0, industri pengolahan makanan dan minuman (mamin) memiliki potensi perkembangan yang sangat kuat. Bahkan menempati urutan tertinggi dibandingkan perkembangan sektor industri yang lain. Di posisi ini berdasarkan survei industri makanan dan minuman , provinsi jawa timur merupakan provinsi tertinggi pertumbuhan industri makanan dan minuman dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Karenanya Khofifah ingin agar ke depan sektor pertanian, perikanan dan peternakan khususnya teknologi pertanian dan pangan bisa kian diminati generasi muda. Agar ke depan sektor pertanian dan pengembangan pangan bisa menjadi incaran kerja dan tren bagi kalangan muda terutama generasi Z.

“Ini harus dilakukan karena kita ingin mewujudkan tak hanya ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan. Ini kita sedang godok untuk kita usulkan perubahan nomenklatur di OPD kita, bukan lagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tapi Dinas Pertanian dan Kedaulatan Pangan,” kata Khofifah.

Ia juga mengajak kepala daerah untuk mengenali potensi daerah masing-masing supaya bisa mewujudkan kedaulatan pangan tak hanya di Jawa Timur tapi juga untuk Indonesia.