MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto berharap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hendaknya mampu mendorong peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
“Kita semua berkepentingan agar pembangunan yang dibiayai dengan SBSN mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemajuan PTKIN, karena itu saya berharap Pimpinan UIN Sumatera Utara harus serius”, kata Anggota DPR RI dari Dapil Banten itu saat Kunjungan Kerja untuk meninjau Proyek SBSN di UIN Sumatera Utara, pada Jumat (15/11) di Medan.
Dikatakan oleh Yandri Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke UIN Sumut dan UIN Alauddin Makasar dan ke Bali sebagai pemegang amanah SBSN. “Sumut menjadi pilihan kami untuk kita datangi karena menjalankan fungsi pengawasan, memantau SBSN yang telah dilaksanakan pada tahun lalu dan tahun pada berjalan”, tuturnya.
Tim Kunker Komisi VIII dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Yandri Susanto dan Wakil Ketua Komisi Marwan Dasopang serta sejumlah anggota Komisi. Wakil Rakyat ini meninjau dua gedung pembangunan, pertama gedung kuliah terpadu yang dibiayai SBSN 2018 senilai 50 milyard dan satu gedung perkuliahan dengan dana SBSN 2019 senilai 40 milyard.
Marwan Dasopang mengaku pihaknya merasa sedih melihat pembangunan yang kurang menggembirakan, malah ada yang KDP padahal tahun telah dikunjungi Panja. “Tolong Pak Rektor dan jajarannya harus jujur dan mengakui kenapa proyek yang penting ini bisa mangkrak? Kalau ternyata banyak PTKIN yang belum mampu mengerjakan proyek SBSN, kita akan tinjau kembali proyek SBSN ini,” kata Marwan.
Secara umum, anggota Komisi VIII sendiri mengaku kurang puas melihat progres pembangunan SBSN 2019. Nanang Samodra, Anggota Komisi VIII dari Partai Demokrat salah satunya. Ia mengaku sedih melihat bangunan yang mangkrak dengan biaya puluhan milyar ternyata belum dapat diselesaiakn. “Kita ingin mengetahui kenapa tidak selesai dan kita cari solusi terbaik dengan silent saja jangan terlalu gaduh,” ungkapnya.
Hal yang sama dikatakan Diah Pitaloka. Politikus PDIP ini berharap ada evaluasi ulang SBSN dari mulai kriteria yang mendapatkan, mekanisme seleksi hingga pengawasan. Sementara itu, Anggota Komisi VIII yang lain, Mohammad Saleh meminta semua bertanggungjawab, terutama UIN Sumatera Utara. “Kalau UIN SU bercita-cita ingin menjadi World Class University, maka tata kelola pemangunan juga harus lebih baik,” lanjut Saleh.
Menanggapi hal itu Saidurrahman Rektor UIN Sumatera Utara mengatakan atas kekurangberhasilan Proyek SBSN 2018, pihaknya telah berkali-kali didatangi dan dipanggil oleh Kejaksaan, BPK dan juga KPK, namun ia menegaskan bahwa tidak ada anggaran yang dikorupsi.
“Insya Allah tidak ada anggaran yang kami korupsi, karena kami sadar ini amanah mulia untuk mencerdaskan anak bangsa,” tegasnya.
Ikut mendampingi kunjungan DPR RI Komisi VIII Ruchman Basori Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan dan Dodo Murtado dari Humas Kementerian Agama RI. (RB)
