Kemendes Koordinasikan Teknis Pembangunan Perdesaan Antar Kementerian dan Lembaga

MONITOR, Jakarta – Sebagai upaya percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PKP Kemendes PDTT) menggelar rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Lintas Kementerian/Lembaga di Millenium Hotel, Jakarta pada Selasa (12/11)

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP) Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Lintas Kementerian/Lembaga (RAKOR PKP Lintas K/L) sebagai bentuk persiapan pelaksanaan RAKORNAS 2019 yang telah menjadi agenda tahunan Ditjen PKP.

“Dimana salah satu agenda dalam acara tersebut adalah sinergisme dan keselarasan program pembangunan kawasan perdesaan pada lingkup Pemerintah Pusat,” katanya.

Lebih lanjut, Harlina menyampaikan terkait tujuannya yakni melakukan sosialisasi dan koordinasi program atau kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020 – 2024 pada lingkup Kementerian/Lembaga. Selain itu, juga sekaligus melakukan konfirmasi program atau kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tahun Anggaran 2020 – 2024 pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

“Sehingga sasaran yang ingin dicapai pada rapat koordinasi ini adalah teridentifikasinya program atau kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga,” katanya.

Harlina berharap dengan terselenggaranya RAKOR PKP Lintas K/L ini akan terwujud sinergitas program/kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasiona (KPPN) 2020-2024.

“Sehingga ke depan program/kegiatan yang telah direncanakan oleh lintas Kementerian/Lembaga tidak tumpang tindih dan menjadi upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan bahwa dalam rakor ini salah satu yang menjadi keinginan dalam membangun desa adalah ingin mewujudkan desa yang mandiri. Mandiri sosial, ekonomi dan berdemokrasi.

“Artinya kita ingin desa-desa melakukan transformasi. Desa-desa menjadi kekuatan baru yang menjadi mitra strategis dari pengembangan perkotaan. Ketika kita melakukan pembangunan perdesaan sebagai sebuah kawasan, kita ingin kawasan-kawasan ini menjadi perekat dari pembangunan-pembangunan desa. Bahkan bisa menjadi ujung tombak dari pembangunan desa itu sendiri yang bisa diwujudkan dengan pembangunan-pembangunan lainnya,” katanya.

Lebih lanjut Anwar mengatakan bahwa dalam menyongsong RPJMN 2020-2024, Kemendes PDTT diberikan beban untuk mengentaskan 10.000 desa tertinggal dan menjadikan 5.000 desa menjadi desa mandiri.

“Ini menjadi langkah ringan karena kita laksanakan secara bersama. Prinsip kolaborasi government ini adalah merupakan satu prinsip yang harus kita dorong dan kita wujudkan untuk bisa terlaksana. Mudah-mudahan dalam rakor ini bisa menghasilkan rumusan-rumusan yang bisa kita laksanakan lima tahun kedepan,” katanya.

Dalam RAKOR PKP Lintas K/L ini menggundang 3 (tiga) Kementerian Koordinator yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta 18 Kementerian yang terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan.