MONITOR, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berupaya mengevaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan sistem Pemilu langsung di Indonesia. Tito beralasan, sistem tersebut menelan biaya yang sangat tinggi.
Mengenai usulan ini, Sekertaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut positif termasuk ‘ketegangan politik’ akibat demokrasi bercita-rasa liberal kapitalistik yang selama ini diterapkan di Indonesia.
“Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (8/11).
Menurut dia, dalam demokrasi Pancasila, hikmat kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus dikedepankan. “Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih,” paparnya.
“Sehingga, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan,” ujar dia.
PDI Perjuangan, kata Hasto, telah melakukan praktik politik guna menyempurnakan demokrasi Pancasila di internal partai, yang menempatkan merit system melalui psikotest, test tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan Partai di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
“Kami terapkan musyawarah tanpa voting, dan dipimpin oleh ideologi Pancasila. Hasilnya, kualitas kepemimpinan partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik,” klaim Hasto.
Oleh karena itu, PDI Perjuangan menegaskan sebagai partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural Partai.
“Indonesia adalah bangsa besar dengan corak dan tradisi demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa,” pungkasnya.
