Di Forum APT, Kemendes Sepakat Selaraskan Program antar Negara

MONITOR, Myanmar – Sekretaris Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengajak sejumlah negara yang tergabung dalam ASEAN Plus Three (APT) untuk mengadopsi program studi banding kepala desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ke berbagai negara, seperti yang dilakukan Indonesia saat ini. Menurutnya, APT adalah forum yang tepat untuk menselaraskan program antar negara, termasuk Cina.

Pada forum APT yang diselenggarakan di Myanmar, Senin (4/11) tersebut, Anwar Sanusi mengapresiasi dukungan Cina terhadap program studi banding kepala desa dan BUMDes dari Indonesia. Menurutnya, Cina merupakan salah satu negara yang mendukung upaya-upaya pembangunan perdesaan.

“Cina mendukung upaya-upaya pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan. Forum ini merupakan wadah yang sangat baik untuk menyelaraskan kerjasama antara Cina dengan negara-negara ASEAN,” ujarnya di Myanmar, Senin (4/11).

Anwar Sanusi mengatakan, Melalui IPRCC, China telah aktif melibatkan negara-negara ASEAN dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, terdapat program CARE (China-ASEAN Rural Entrepreneurship) yang merupakan kerjasama ASEAN-China dalam menciptakan wirausaha-wirausaha perdesaan.

“Selain itu juga ada program ADF (ASEAN Development Forum) yang bisa dimanfaatkan. Yang mana ini adalah forum Pembangunan Perdesaan ASEAN, sebagai wadah diskusi isu-isu dan pengembangan kebijakan regional terkait pengembangan perdesaan dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

APT sendiri, merupakan hubungan kerjasama ASEAN Plus Three (APT) mulai terbentuk sejak tahun 1997 yang melibatkan tiga negara Asia Timur yakni Cina, Jepang, dan Korea. Adapun KTT APT ke-1 diselenggarakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi.

Selama 10 (sepuluh) tahun pertama 1997-2007 kerjasama APT didasarkan kepada Joint Statement on East Asia Cooperation, East Asia Vision Group Report dan Report of the East Asia Study Group. China, Jepang, dan Korea Selatan telah mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) masing-masing pada tahun 2003 (China) dan tahun 2004 (Jepang dan Korea Selatan).