Oleh: Wedar Putri Kusumarini (Mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP UMJ)
MONITOR – Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Demokrasi, ialah suatu yang disebut pemerintahan rakyat atau dari, oleh dan untuk rakyat. Sehingga dalam hal ini rakyatlah yang menjalankan pemerintahan.
Berbeda dengan Oligarki, yakni pemerintahan yang mengandalkan kekayaan, militer dan kekuasaan. Artinya, semakin orang tersebut memiliki harta yang banyak maka dia dapat menjadi pemimpin suatu negara. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Sangat jelas berhubungan.
Minggu, 20 Oktober 2019 kita sama-sama menantikan dan menyaksikan sebuah moment yang hanya ada dalam kurun waktu 5 tahun sekali semenjak masa reformasi tentunya.
Moment itu adalah Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang kita sama-sama tau bahwa yang dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah Jokowi-Ma’ruf Amin.
Namun, selang beberapa hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu tanggal 23 Oktober 2019, Presiden mengumumkan jajaran kabinetnya yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju, dan ada sebanyak 38 Susunan Kabinet Jokowi Jilid II
Di antara nama-nama menteri dalam kabinet Jokowi jilid II, banyak nama yang mengejutkan publik, karena ada seorang pengusaha atau para elite. Antara lain, Erick Thohir (Pemilik Mahaka Group), Bahlil Lahadalia (Pemilik PT. Rifa Capital), Wishnutama (Pendiri NET TV), Nadiem Makarim (CEO GOJEK), Luhut Binsar P. (Pemilik atau pemegang saham beberapa perusahan batu bara) , Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra), Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), Suharso Monoarfa (Ketua Umum PPP), Edhy Prabowo (PT. Garuda Security Nusantara), dan yang lainnya.
Keresahan publik adalah apakah nantinya pemerintahan ini akan melaksanakan komitmennya kepada rakyat Indonesia, atau malah hanya sebagai bentuk zona nyaman untuk para elite?
Oligarki adalah faktor yang diberdayakan oleh kekayaan (Sumber daya paling menonjol di antara bentuk-bentuk kekuasaan lainnya). Oligarki berbeda dengan kaum elit pada umumnya yang cenderung menggunakan kekuasaan non-material.
Oligarki lebih cenderung menggunakan basis sumber daya material dalam melangsungkan manuver politiknya. Dalam konteks demokrasi, kaum Oligarki memanfaatkan situasi ketimpangan sumber daya material sebagai peluang memenangkan konstestasi politik (pemilu/pemilukada).
Mahalnya biaya politik ditambah mentradisinya politik transaksional belakangan ini semakin mempermudah para Oligarki dalam menggeser rival politiknya yang tidak memiliki basis material yang memadai.
Tantangan Indonesia hingga saat ini, dan masih menjadi problem mendasar, mengutip analis politik Northwestern University, Jeffrey Winters, dalam Oligarchy (2011), adalah demokrasi kerap dikuasai oleh kaum oligark, sehingga makin jauh dari cita-cita memakmurkan rakyat.
Dalam International Encyclopedia of Social Sciences, oligarki didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan minoritas.
Winters menjelaskan oligarki dengan menekankan kekuatan sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka. Adanya ketidaksetaraan material tersebut kemudian menghasilkan ketidaksetaraan kekuasaan politik. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia.
Pada Zaman orde baru para borjuis ini tentu saja dapat dengan mudah kita kenali sebagai para anggota keluarga Soeharto beserta cecunguknya, para petinggi negara dan tak ketinggalan segelintir kapitalis tionghoa.
Lalu? Apakah pemerintahan Jokowi Jilid II ini akan bangkit seperti zaman orde baru yang diisi oleh kaum oligarki?
Hal inilah sedang terjadi di era pemerintahan Jokowi, di mana hubungannya dengan kelompok oligarki memaksa Jokowi membuat keputusan-keputusan yang ditekan atau dintervensi oleh kelompok tersebut. Sehingga keputusan yang dibuat Jokowi menguntungkan kelompok oligarki tersebut.
Saat ini kita hanya bisa berharap bahwa pemerintahan sekarang akan membawa kebaikan dan tidak ada kebangkitan oligarki di Indonesia seperti masa orde baru, banyak sekali mentri-mentri baru yang diambil dari orang-orang sukses dalam bisnis, seperti Nadiem Makarim, Erick Thohir, serta Wisnutama, dan yang paling mengejutkan adalah terpilihnya Prabowo sebagai Mentri Pertahanan, seperti yang kita lihat, dia adalah salah satu kelompok oposisi yang vokal terhadap pemerintahan Jokowi.
Ini terlihat jelas bahwa oposisi kini hanya tinggal PKS dimana suaranya tidak terlalu kuat untuk menyuarakan aspirasi. Satu-satunya oposisi yang harus terus berdiri adalah kita sebagai mahasiswa yang haus akan keadilan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
