Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (dok: net)
MONITOR, Jakarta – Pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi soal larangan pemakaian cadar di instansi pemerintah belakangan ramai disorot. Hal ini tak luput dari kritikan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.
Gus Yaqut, demikian sapaannya, mengingatkan agar Menag fokus mengurusi permasalahan yang sifatnya substansial, bukan yang tampak secara fisik. Ia mengatakan, sebaiknya Fachrul Razi lebih fokus menangani ideologi.
“Lebih baik Menteri Agama ngurusin yang substansial saja deh, urus dulu soal ideologi itu. Nanti kalau memang secara idiologis berkaitan antara radikalisme dan terorisme itu berkaitan dengan cadar, baru lah dibuat perturan,” kata Yaqut, Kamis (31/10).
Lebih lanjut Yaqut menyatakan, banyak juga orang memakai cadar itu dari kalangan moderat cara berpikirnya. Memakai cadar, bukan berarti radikal. Makanya akan merepotkan, jika ada aturan pelarangan pengguna cadar pada hal tidak ada hubungannya dengan radikalisme dan terorisme.
Tidak hanya itu, politikus PKB ini juga mengingatkan bahwa niqab atau cadar adalah budaya Arab, bukan Islam. Karena itu sah saja kalau ada budaya Arab seperti pemakaian cadar di Indonesia, apalagi keturunan Arab pun ikut serta berjuang pada kemerdekaan Indonesia.
“Sah-sah saja kalau ada budaya Arab, seperti juga ada budaya Cina, Jawa dan budaya lainnya. Sebaiknya saling menghargai. Itu lebih penting,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif terkait…
MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…
MONITOR, Jakarta - Serangan militer ilegal Israel dan Amerika Serikat (AS) yang menewaskan pemimpin tertinggi…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para tokoh agama untuk “turun gunung” dan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa struktur APBN Indonesia dirancang…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi…