Kritik Program Jokowi, DP MUI: Tak Ada Satupun yang Sentuh Akhlak

MONITOR, Jakarta – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik lima program kerja Presiden Joko Widodo. Dilihat dari rinciannya, Wakil Ketua Umum Dewan Pertimbangan Umum Didin Hafiduddin menilai tidak ada satupun program kerja Jokowi yang menyentuh persoalan moral dan akhlak.

“Kami melihat program kerja Jokowi semuanya mengarah pada soal materi sama sekali tidak ada pesan iman dan takwa di program kerja Jokowi tersebut,” ujar Didin Hafiduddin dalam acara Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI ke 44 dengan Tema “Strategi Kebudayaan Umat Islam Paska Pilpres 2019” di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Oleh karena itu, Didin merasa Dewan Pertimbangan MUI harus secepatnya memberikan masukan secepatnya kepada Jokowi terkait hal tersebut.

“Dewan Pertimbangan MUI harus cepat memberikan masukan kepada Pak Jokowi bahwa persoalan akhlak, moral dan karakter bangsa ini harus masuk dalam program kerjanya nya,” tegasnya.

Sebab dikatakan Didin, beberapa persoalan yang terjadi belakangan ini salah satunya adalah persoalan menyangkut masalah dan moral yang menjadi perhatian khusus pemerintah.

Tak hanya mengkritik soal program kerja Jokowi, Dewan Pertimbangan MUI juga mengkritik penempatan sejumlah menteri yang dianggap tidak memiliki latar belakang di bidangnya.

“Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi yang sudah mengumumkan kabinet kerjanya, Namun ada hal yang kami tanyakan ketika Pak Jokowi menempatkan sosok Nadiem Makarim yang berlatar belakang pengusaha menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” terangnya.

Seperti diketahui, saat dilantik menjadi presiden, Jokowi langsung mengumumkan lima program kerjanya. Berikut Lima Program Kerja Jokowi:

Pertama, Pembangunan sumber daya manusia.

Jokowi menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia akan menjadi menjadi prioritas utama. Upaya tersebut dilakukan untuk merespons bonus demografi yang menciptakan peluang tersendiri. Presiden Jokowi ingin menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, Pembangunan infrastruktur

Hal kedua yang menjadi prioritas Jokowi yakni pembangunan infrastruktur. Hal kedua yang menjadi prioritas Jokowi yakni pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, imbuh Jokowi, akan terus dilanjutkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas.

Ketiga, Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi

Hal ketiga yang disampaikan Jokowi yakni terkait rencananya untuk menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. Karena itu, Jokowi akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, UU tersebut akan merevisi Undang-Undang yang dinilai menghambat tercapainya lapangan kerja dan UMKM.

Keempat, Penyederhanaan birokrasi

Jokowi juga bertekad untuk memotong birokrasi yang panjang dan penyederhanaan eselonisasi. Ia mengaku akan membuat eselon menjadi dua level saja, yaitu tingkat fungsional yang menghargai kompetensi dan keahlian.

Kelima, Transformasi ekonomi

Poin terakhir, Jokowi juga menyampaikan bahwa negara akan fokus pada upaya transformasi dari ketergantungan sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.