PARLEMEN

Tak Dilibatkan Presiden, Masinton: KPK Tak Perlu Tau Sosok Menteri Kabinet Baru

Masinton: KPK Tak Perlu Tahu Sosok Menteri Kabinet Jokowi

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan bahwa KPK tidak harus mengetahui sosok menteri kabinet baru Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Sebaba, penyusunan kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden.

“Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapa pun. Jadi, KPK tidak boleh kepo, tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden,” kata Masinton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/10).

Masinton mengakui pada 2014, Jokowi menggunakan ‘jasa’ KPK mengupas rekam jejak calon menteri. Pasalnya, ada delapan kandidat yang diberi label merah oleh Lembaga Antirasuah.

Namun, dia mengeklaim label tersebut sudah tidak ada lagi proses hukum terhadap delapan orang yang ditandai KPK juga tidak jelas. Padahal, Komisi Antikorupsi menganggap mereka bermasalah secara hukum.

“Mungkin Presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier,” beber dia.

Menurut Masinton, Presiden punya banyak mata dan telinga menyaring kandidat menteri. Jokowi pasti punya penilaian khusus, sehingga tak perlu melibatkan KPK atau PPATK.

“Karena presiden punya banyak instrumen, untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti,” pungkasnya.

Recent Posts

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

2 jam yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

9 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

14 jam yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

20 jam yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

20 jam yang lalu

Pemerintah Imbau Masyarakat Lapor Jika Ada Penyimpangan Penyaluran KUR

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit…

21 jam yang lalu