PARLEMEN

Tak Dilibatkan Presiden, Masinton: KPK Tak Perlu Tau Sosok Menteri Kabinet Baru

Masinton: KPK Tak Perlu Tahu Sosok Menteri Kabinet Jokowi

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan bahwa KPK tidak harus mengetahui sosok menteri kabinet baru Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Sebaba, penyusunan kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden.

“Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapa pun. Jadi, KPK tidak boleh kepo, tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden,” kata Masinton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/10).

Masinton mengakui pada 2014, Jokowi menggunakan ‘jasa’ KPK mengupas rekam jejak calon menteri. Pasalnya, ada delapan kandidat yang diberi label merah oleh Lembaga Antirasuah.

Namun, dia mengeklaim label tersebut sudah tidak ada lagi proses hukum terhadap delapan orang yang ditandai KPK juga tidak jelas. Padahal, Komisi Antikorupsi menganggap mereka bermasalah secara hukum.

“Mungkin Presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier,” beber dia.

Menurut Masinton, Presiden punya banyak mata dan telinga menyaring kandidat menteri. Jokowi pasti punya penilaian khusus, sehingga tak perlu melibatkan KPK atau PPATK.

“Karena presiden punya banyak instrumen, untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti,” pungkasnya.

Recent Posts

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

46 menit yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

52 menit yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

1 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

1 jam yang lalu

Jasa Marga Optimalkan Respons Real-Time melalui One Call Center 133

MONITOR, Jakarta - Menjelang mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada…

13 jam yang lalu

PHK Capai 23 Ribu Orang, Komisi IX DPR Singgung Program JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya…

14 jam yang lalu