PARLEMEN

Tak Dilibatkan Presiden, Masinton: KPK Tak Perlu Tau Sosok Menteri Kabinet Baru

Masinton: KPK Tak Perlu Tahu Sosok Menteri Kabinet Jokowi

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan bahwa KPK tidak harus mengetahui sosok menteri kabinet baru Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Sebaba, penyusunan kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden.

“Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapa pun. Jadi, KPK tidak boleh kepo, tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden,” kata Masinton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/10).

Masinton mengakui pada 2014, Jokowi menggunakan ‘jasa’ KPK mengupas rekam jejak calon menteri. Pasalnya, ada delapan kandidat yang diberi label merah oleh Lembaga Antirasuah.

Namun, dia mengeklaim label tersebut sudah tidak ada lagi proses hukum terhadap delapan orang yang ditandai KPK juga tidak jelas. Padahal, Komisi Antikorupsi menganggap mereka bermasalah secara hukum.

“Mungkin Presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier,” beber dia.

Menurut Masinton, Presiden punya banyak mata dan telinga menyaring kandidat menteri. Jokowi pasti punya penilaian khusus, sehingga tak perlu melibatkan KPK atau PPATK.

“Karena presiden punya banyak instrumen, untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti,” pungkasnya.

Recent Posts

Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Sulsel melalui Bursa Wirausaha Unggulan

MONITOR, Makassar — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah melalui…

6 jam yang lalu

Dari Aspirasi Komunitas Tuli hingga Masuk MTQ Nasional, Kemenag Terus Kembangkan Al-Qur’an Isyarat

MONITOR, Semarang - Pengembangan Al-Qur’an Isyarat di Indonesia terus bergerak maju, mulai dari aspirasi komunitas…

8 jam yang lalu

Menteri Agama Lantik Dirjen Pesantren Pertama dan Empat Rektor PTKN

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren pertama serta empat…

11 jam yang lalu

Kemnaker: UU PPRT Perjelas Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja…

12 jam yang lalu

Kemenhaj Luncurkan Hotline Pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” untuk Perkuat Perlindungan Jemaah

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan…

14 jam yang lalu

Menag Raih Penghargaan Bali Top Hospitality Leader in Religious Tourism Development

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat penghargaan di bidang pengembangan pariwisata keagamaan. Menag…

16 jam yang lalu