MONITOR, Jakarta – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).
Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan diantaranya usulan amandemen terbatas Undang-undang Dasar UUD 1945 dan pembahasan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dikatakan Bamsoet, JK meminta MPR terbuka menerima masukan dari masyarakat.
“Pak JK menyarankan terbuka atas aspirasi publik aspirasi yang berkembang di masyarakat atas rekomendasi MPR periode lalu tentang amandemen terbatas dan adanya rencana hidupkan kembali GBHN,” kata Bamsoet.
Bamsoet lantas mengatakan ke JK bahwa MPR selalu membuka pintu untuk medengarkan aspirasi publik terkait GBHN.
“Kami pun menyampaikan kepada JK, kalau kami membuka diri pada aspirasi publik,” jelasnya.
Dikatakan Bamsoet, JK bersama Pimpinan MPR membahas mengenai lembaga tertinggi yang ada di Indonesia dan bagaimana pengawasan terhadap banyak lembaga itu.
“Pak JK pun mengatakan konstitusi kita tidak ada lembaga tertinggi negara lagi. Yang ada lembaga tinggi negara,” tutur Bamsoet.
“Yang menjadi pertanyaan Pak JK, siapa mengawasi siapa. Ini yang memang perlu kita pelajari kembali bagaimana kedudukan MPR di masa yang akan datang di antara lembaga-lembaga lain,” pungkasnya.
