PARLEMEN

PKS: Standar Pengamanan Bagi Pejabat Negara Harus Dievaluasi

MONITOR, Jakarta – Peristiwa penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, menjadi bahan evaluasi bagi aparat keamanan. Anggota DPR RI Periode 2019-2024 M. Nasir Djamil pun mendorong agar ada evaluasi standar pengamanan terhadap pejabat negara.

Politikus PKS ini menyampaikan rasa prihatin atas penusukan yang dialami oleh Wiranto dan berharap Wiranto segera pulih dan tidak mengalami luka serius. Selain itu, ia juga meminta agar pelaku agar diproses secara hukum.

Nasir pun berharap agar pejabat-pejabat di pemerintahan memperhatikan pengamanan saat melakukan kunjungan lapangan.

“Penusukan terhadap pejabat negara itu menunjukkan bahwa standar operasional pengamanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Nasir.

Ia juga meminta agar ada upaya dari Pemerintah untuk mengusut kasus penusukan itu secara profesional sehingga nanti akan ketahuan apakah prosedur pengamanan terhadap pejabat negara telah dilakukan sesuai standar atau tidak.

“Yang paling penting, publik pasti ingin tahu apa motif dan siapa sebenarnya pelaku penusukan tersebut,” tegasnya.

Recent Posts

Wamenag Pastikan Santri Mendapat Akses Program MBG Tanpa Terkecuali

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memastikan komitmen Kementerian Agama agar seluruh…

9 menit yang lalu

Menuju Indonesia Emas 2045, Prof Rokhmin: Pers Harus Berani Kawal Isu Strategis

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa demokrasi tak…

1 jam yang lalu

TNI Kolaborasi Tangkap Dua Kapal Pembawa Pasir Timah Ilegal

MONITOR, Jakarta - TNI kembali menunjukkan kemampuan operasi bersama yang solid, profesional, dan terintegrasi melalui…

4 jam yang lalu

Jasa Marga Gelar Temu Pelanggan di Kota Medan Wujudkan Komitmen Melayani Sepenuh Hati bagi Pengguna Jalan Tol

MONITOR, Medan - Dalam rangka mewujudkan pelayanan sepenuh hati bagi pengguna Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa…

12 jam yang lalu

Gandeng PTKIN, Kemenag Terus Matangkan Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

MONITOR, Tulungagung - Upaya Kementerian Agama dalam memperkuat tata kelola pendidikan pesantren memasuki tahap strategis…

16 jam yang lalu

UU KUHAP Baru Atur Pengamatan Hakim Bisa Jadi Alat Bukti, DPR Tekankan Soal Akuntabilitas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menegaskan bahwa penambahan aturan 'pengamatan…

16 jam yang lalu