PARLEMEN

Palembang Tertutup Asap Karhutla, Anggota DPR: Seharusnya Bisa Diantisipasi dan Identifikasi

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Irwan menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Palembang, Sumatera Selatan seharusnya bisa diantisipasi dan diidentifikasi oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Sebenarnya sudah bisa diindentifikasi penyebabnya, ya khususnya di Sumatera hari ini yang masih terjadi. Tentunya, itu menjadi petanda bahwa pencegahan yang dilakukan belum maksimal, karena masih bergantung dari hujan atau hujan buatan,” kata Irwan kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (15/10).

Menurut dia, dalam pola penanganan yang dilakukan terhadap kasus Karhutla ini juga seharusnya bisa diubah, bukan lagi pada penanganan pada pemadaman. Dia melihat pemerintah pusat dan daerah belum ada langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan tersebut.

“Saya melihat upaya maksimal dari pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan ini masih memakai pola-pola sebelumnya alias lama. Tidak ada yang revolusioner, pada pola pencegahannya,” papar dia.

Pola pencegahan yang dikedepankan, sambung dia, adalah penegakan hukum terhadap koorporasi yang diduga terlibat atas kasus Karhutla ini. Dia melihat, dalam penegakan hukum ini, pihak terkait belum mengambil langkah tegas.

“Sebenarnya bagian dari pencegahan itu adalah penegakan hukum yang tegas, ya terutama terhadap koorporasi yang sebenarnya dalam penegakan hukum itu sudah jelas, baik itu perusahaanya, kemudian lokasinya.Tetapi itu belum terlihat dari keseriusan pemerintah untuk melakukan penindakan sampai dengan penuntutan,”terang politikus Demokrat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.

Terlebih, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel yang bersumber dari Satelit Lapan menyebut ada 732 titik panas pada Senin (14/10). Jumlah tersebut lebih banyak dibanding Jumat lalu (11/10) yang hanya 417 titik.
Titik panas terbanyak pada hari ini berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yakni 437 titik.

Oleh karena itu, ia mendesak, agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang kongkrit atas masalah yang terjadi saat ini. Salah satunya, yakni tadi mengambil langkah tegas terhadap perusahan-perusahan nakal, yang kerap membakar hutan dan lahan.

“Ini sudah sangat jelas, jadi kalau ada penindakan hukum yang tegas sampai penutupan saya pikir itu efek jeranya itu sangat signifikan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.

Recent Posts

Komisi IX DPR Soroti 6 Ribu Bayi Meninggal Tiap Tahun

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menaruh perhatian serius terhadap…

4 jam yang lalu

Soroti Praktik TPPO Berkedok Perjalanan Wisata, Legislator Desak Pemerintah Perbarui Strategi Pencegahan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti penangkapan buronan internasional kasus tindak…

4 jam yang lalu

Marak Kecelakaan Kapal, Puan Soroti Minimnya Faktor Keamanan Transportasi Laut

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti minimnya faktor keselamatan dan keamanan transportasi…

4 jam yang lalu

DeepTalk Indonesia: Kasus Hukum Febrie Adriansyah Momentum Reformasi Kejaksaan

MONITOR, Jakarta - Akademisi, praktisi hukum, aktivis dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong…

5 jam yang lalu

Harlah ke-25 PonPes Al-Qur’aniyyah, Pesantren sebagai Penggerak Ekonomi Umat

MONITOR, Tangerang Selatan – Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana,…

7 jam yang lalu

Bibit Kelapa Unggul Natuna Kian Diminati, Karantina Kepri Kawal Pengiriman 80.000 Butir ke Bintan

MONITOR, Natuna - Potensi kelapa unggul asal Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, terus menarik minat pelaku…

7 jam yang lalu