PARLEMEN

Palembang Tertutup Asap Karhutla, Anggota DPR: Seharusnya Bisa Diantisipasi dan Identifikasi

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Irwan menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Palembang, Sumatera Selatan seharusnya bisa diantisipasi dan diidentifikasi oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Sebenarnya sudah bisa diindentifikasi penyebabnya, ya khususnya di Sumatera hari ini yang masih terjadi. Tentunya, itu menjadi petanda bahwa pencegahan yang dilakukan belum maksimal, karena masih bergantung dari hujan atau hujan buatan,” kata Irwan kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (15/10).

Menurut dia, dalam pola penanganan yang dilakukan terhadap kasus Karhutla ini juga seharusnya bisa diubah, bukan lagi pada penanganan pada pemadaman. Dia melihat pemerintah pusat dan daerah belum ada langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan tersebut.

“Saya melihat upaya maksimal dari pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan ini masih memakai pola-pola sebelumnya alias lama. Tidak ada yang revolusioner, pada pola pencegahannya,” papar dia.

Pola pencegahan yang dikedepankan, sambung dia, adalah penegakan hukum terhadap koorporasi yang diduga terlibat atas kasus Karhutla ini. Dia melihat, dalam penegakan hukum ini, pihak terkait belum mengambil langkah tegas.

“Sebenarnya bagian dari pencegahan itu adalah penegakan hukum yang tegas, ya terutama terhadap koorporasi yang sebenarnya dalam penegakan hukum itu sudah jelas, baik itu perusahaanya, kemudian lokasinya.Tetapi itu belum terlihat dari keseriusan pemerintah untuk melakukan penindakan sampai dengan penuntutan,”terang politikus Demokrat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.

Terlebih, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel yang bersumber dari Satelit Lapan menyebut ada 732 titik panas pada Senin (14/10). Jumlah tersebut lebih banyak dibanding Jumat lalu (11/10) yang hanya 417 titik.
Titik panas terbanyak pada hari ini berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yakni 437 titik.

Oleh karena itu, ia mendesak, agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang kongkrit atas masalah yang terjadi saat ini. Salah satunya, yakni tadi mengambil langkah tegas terhadap perusahan-perusahan nakal, yang kerap membakar hutan dan lahan.

“Ini sudah sangat jelas, jadi kalau ada penindakan hukum yang tegas sampai penutupan saya pikir itu efek jeranya itu sangat signifikan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemenperin Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Konsistensi Industri Tekstil Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan administratif, serta konsistensi strategi bagi…

1 jam yang lalu

Pembahasan RUU Haji Perlu Segera Disahkan di Paripurna DPR

MONITOR, Jakarta - Menanggapi pembahasan RUU Haji, Pakar Hukum Unusia, Erfandi menyatakan bahwa pembahsan revisi…

4 jam yang lalu

Prediksi Susunan Pemain Persija vs Malut United, Belum Terkalahkan!

MONITOR, Jakarta - Persija Jakarta bakal menjamu Malut United pada pekan ketiga Super League 2025/2026. Laga…

5 jam yang lalu

Delegasi Parlemen Eropa Kagum Cara Indonesia Merawat Kerukunan

MONITOR, Jakarta - Delegasi Parlemen Eropa yang dipimpin Ketua Komite HAM, Arkadiusz Mularczyk, mengungkapkan kekaguman…

6 jam yang lalu

DPR Nilai Swasembada Beras Jadi Indikator Keberhasilan Swasembada Pangan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan bahwa tercapainya…

6 jam yang lalu

Menag Hadiri Pembekalan Guru Sekolah Rakyat

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri Pembekalan bagi Guru dan Kepala Sekolah pada…

12 jam yang lalu