PARLEMEN

Palembang Tertutup Asap Karhutla, Anggota DPR: Seharusnya Bisa Diantisipasi dan Identifikasi

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Irwan menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Palembang, Sumatera Selatan seharusnya bisa diantisipasi dan diidentifikasi oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Sebenarnya sudah bisa diindentifikasi penyebabnya, ya khususnya di Sumatera hari ini yang masih terjadi. Tentunya, itu menjadi petanda bahwa pencegahan yang dilakukan belum maksimal, karena masih bergantung dari hujan atau hujan buatan,” kata Irwan kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (15/10).

Menurut dia, dalam pola penanganan yang dilakukan terhadap kasus Karhutla ini juga seharusnya bisa diubah, bukan lagi pada penanganan pada pemadaman. Dia melihat pemerintah pusat dan daerah belum ada langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan tersebut.

“Saya melihat upaya maksimal dari pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan ini masih memakai pola-pola sebelumnya alias lama. Tidak ada yang revolusioner, pada pola pencegahannya,” papar dia.

Pola pencegahan yang dikedepankan, sambung dia, adalah penegakan hukum terhadap koorporasi yang diduga terlibat atas kasus Karhutla ini. Dia melihat, dalam penegakan hukum ini, pihak terkait belum mengambil langkah tegas.

“Sebenarnya bagian dari pencegahan itu adalah penegakan hukum yang tegas, ya terutama terhadap koorporasi yang sebenarnya dalam penegakan hukum itu sudah jelas, baik itu perusahaanya, kemudian lokasinya.Tetapi itu belum terlihat dari keseriusan pemerintah untuk melakukan penindakan sampai dengan penuntutan,”terang politikus Demokrat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.

Terlebih, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel yang bersumber dari Satelit Lapan menyebut ada 732 titik panas pada Senin (14/10). Jumlah tersebut lebih banyak dibanding Jumat lalu (11/10) yang hanya 417 titik.
Titik panas terbanyak pada hari ini berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yakni 437 titik.

Oleh karena itu, ia mendesak, agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang kongkrit atas masalah yang terjadi saat ini. Salah satunya, yakni tadi mengambil langkah tegas terhadap perusahan-perusahan nakal, yang kerap membakar hutan dan lahan.

“Ini sudah sangat jelas, jadi kalau ada penindakan hukum yang tegas sampai penutupan saya pikir itu efek jeranya itu sangat signifikan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.

Recent Posts

KKP Gelar Bimtek Kewirausahaan Bersama Keluarga Nelayan, Titiek Soeharto Beri Apresiasi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk memperkuat ekonomi pesisir dengan memberikan…

25 menit yang lalu

Nasaruddin Umar Resmikan Pusat Literasi Islam dan Percetakan Quran Berkelas Dunia

MONITOR, Jabar - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, hari ini, Rabu (4/12/2024), meresmikan operasional Gedung…

1 jam yang lalu

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Pekanbaru, Diduga Kepentingan Pj dan Sekda

MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan penangkapan terhadap para pihak terkait dugaan…

2 jam yang lalu

Legislator Minta Pemerintah Libatkan Akademisi dalam Realisasi Investasi Industri Ekstratif

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melibatkan pakar dan akademisi dalam realisasi investasi bidang ekstratif (pertambangan). Pelibatan…

3 jam yang lalu

DPR Sarankan Ada Assessment Buat Agus Buntung Demi Keadilan Semua Pihak

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendorong dilakukannya assessment kejiwaan terhadap…

4 jam yang lalu

Menag Buka Penerimaan Mahasiswa Baru di 58 PTKIN 2025, Ini Jadwalnya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di 58…

4 jam yang lalu