Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Poskota)
MONITOR, Jakarta – Meski sejumlah komposisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) telah disepakati dalam rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah (Bamus).
Ketua DPR RI Puan Maharani tetap mempersilahkan kepada fraksi-fraksi yang masih ingin melakukan upaya lobi terkait komposisi pimpinan AKD.
“Prinsipnya, semuanya ini ya nggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali,” kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (7/10).
Ia mengatakan DPR harus mengedepankan prinsip keharmonisan sesuai dengan undang-undang. Untuk itu, Puan meminta para pimpinan fraksi bermusyawarah terkait AKD.
“Beberapa hal sudah disepakati, beberapa hal lagi saya meminta kepada seluruh pimpinan fraksi untuk melakukan musyawarah dan mufakat terkait hal-hal yang memang harus dilakukan,”ucapnya.
“Prinsipnya adalah kita harus menjaga harmonitas yang ada di DPR, sesuai dengan undang-undang, kemudian semua dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Oleh karena itu, Puan berharap pimpinan AKD dapat secepatnya disahkan dalam rapat paripurna. Ia menargetkan pengesahan itu sudah dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
“Secepatnya (disahkan di rapat paripurna). Kalau bisa minggu ini, minggu ini. Kalau belum bisa minggu ini, minggu depan masih ada waktu. Ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20 (Oktober),” pungkasnya.
MONITOR, Lebak - Dokter spesialis patologi klinik yang juga Ketua LKNU Kabupaten Lebak, dr. H.…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti aksi ribuan buruh yang menggelar…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penghargaan dari forum pers DPR, Koordinatoriat…
MONITOR, Tangerang Selatan - Sejumlah aktivis dari komunitas Ciputat menggelar acara halalbihalal sekaligus panggung demokrasi…
MONITOR, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa kebijakan kewajiban distribusi minyak goreng rakyat melalui skema…