Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (net)
MONITOR, Jakarta – Sejak Prabowo Subianto menjalin komunikasi secara dekat dengan mantan rival politiknya, Joko Widodo, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, santer diisukan Ketua Umum Gerindra itu ‘ngarep’ diberi jatah kursi Menteri.
Tak tanggung-tanggung, Prabowo juga disebut meminta sebanyak tiga kursi Menteri ke Jokowi. Kabarnya, tiga kursi Menteri akan diberikan kepada Fadli Zon, Sandiaga Salahuddin Uno dan Edy Prabowo.
Ihwal ini, Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Juru Bicara Prabowo pun angkat bicara. Ia membantah hal itu terjadi. Dahnil yang juga Politikus Gerindra ini menegaskan bahwa tidak benar Prabowo meminta tiga kursi Menteri.
“Saya ingin mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan Gerindra akan diberikan 3 Kementerian dan 3 Tokoh Gerindra yakni Fadli Zon, Sandiaga Uno dan Edy Prabowo ditawarkan menjadi menteri,” tutur Dahnil Anzar dalam keterangannya, Sabtu (5/10).
“Pak Prabowo sejak awal tidak pernah bicara secara spesifik tentang jabatan menteri dengan siapapun,” tambahnya tegas.
Rupanya selama ini, dikatakan Dahnil, pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi maupun Megawati tak lain membahas kedaulatan bangsa dan bentuk kontribusi yang akan diberikan kepada negeri ini, sekalipun berada di lingkaran oposisi. Dengan begitu, Dahnil menepiskan tudingan bahwa Prabowo meminta posisi menteri.
“Jadi tidak benar bila ada yang menyatakan Gerindra melalui Pak Prabowo meminta 3 Menteri. Pada Prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara dimana pun posisinya, yang jelas beliau aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat kebanyakan,” tandasnya.
MONITOR, Brebes - Ratusan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan…
Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…
MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…
MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…